JAKARTA (TEROPONGSENSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi fenomena siswa sekolah menengah pertama (SMP) di sejumlah daerah yang tidak bisa membaca dan menulis dengan lancar. Puan menegaskan krisis literasi yang masih melanda Indonesia harus segera ditangani, termasuk lewat pendekatan misi pendidikan yang terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.
Puan berpandangan kemampuan literasi dasar merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
"Jika anak-anak naik kelas tanpa kemampuan membaca yang cukup, kita berisiko membangun masa depan yang kokoh di atas fondasi yang belum memadai. Ini bukan soal menyalahkan, melainkan memastikan bahwa sistem pendidikan kita memiliki dasar yang kuat untuk mendukung pencapaian visi 2045," kata Puan, Kamis (17/7/2025).
Seperti diketahui, sejumlah siswa SMP di berbagai daerah tidak bisa membaca tulis dengan lancar. Dalam rapat komisi X bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, DPR melaporkan adanya siswa kelas siswa-siswa kelas 1-2 SMP di Serang, Banten yang belum bisa baca-tulis.
Bahkan siswa di Kota Serang, Banten, masih banyak siswa SMP yang kesulitan menulis kata "Indonesia Raya".
Temuan serupa juga terjadi di Buleleng, Bali. Terdapat ratusan siswa yang tak bisa membaca dengan lancar. Dari 34.062 siswa di Buleleng, sebanyak 155 siswa dinyatakan termasuk dalam kategori tidak bisa membaca (TBM). Sementara 208 siswa siswa termasuk dalam kategori tidak lancar membaca (TLM).
Oleh karena itu, Puan mendorong Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengurangi kebijakan pendidikan yang terlalu berorientasi pada capaian angka, namun minim perhatian terhadap kualitas pemahaman siswa.
Mantan Menko PMK itu juga mendorong pengembangan sistem pemantauan literasi dan numerasi yang melibatkan guru, orang tua, dan komunitas sekolah secara lebih aktif. Menurut Puan, pendampingan lebih terarah dapat mempermudah anak-anak dalam belajar.
"Pendidikan harus lebih dari sekadar angka. Kita perlu sistem yang tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga memastikan kualitas pemahaman siswa," tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.
Selain itu, Puan menyerukan agar misi pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan nasional dengan menjadikan kualitas pendidikan dasar sebagai prioritas. Ia mengatakan, pendidikan adalah kunci pembangunan negara yang maju.
"Misi pendidikan harus terintegrasi dengan arah pembangunan nasional, memastikan bahwa kualitas pendidikan dasar tidak lagi menjadi titik lemah dalam peta pembangunan sumber daya manusia Indonesia," ungkap Puan.
Dalam hal ini, Puan menyebut DPR berkomitmen menjalankan peran pengawasan dan legislasi secara konsisten guna mendorong reformasi sistem pendidikan nasional yang lebih adil dan adaptif. Ia ingin agar semua anak mendapatkan akses pendidikan.
"Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam hal kemampuan dasar. Setiap potensi anak harus diberi ruang untuk tumbuh maksimal dalam ekosistem pendidikan yang berkualitas," tutup Puan.
