Berita
Oleh untung ss pada hari Sabtu, 04 Jul 2015 - 09:08:57 WIB
Bagikan Berita ini :

Johan Budi Ikut Seleksi Calon Pimpinan KPK Lagi

56johan budi.jpg
Johan Budi (Sumber foto : Eko Hilman)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Dari 581 calon pimpinan KPK hasil penyaringan panitia seleksi (Pansel) dua orang diantaranya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu calon adalah pelaksana tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi dan satu calon lagi Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.

Johan Budi mengaku sudah melengkapi persyaratan administrasi sebagai calon pimpinan KPK. Dia menyerahkan berkas pendaftaran calon pimpinan KPK pada hari terakhir.

Meski mendaftar di injury time, bekas juru bicara KPK itu tetap optimistis dapat lolos ke tahap seleksi berikutnya. "Selebihnya, keputusan ada di tangan Pansel, apakah memenuhi syarat atau tidak," ujarnya, Sabtu (4/7).

Keikutsertaan Johan Budi sebagai calon pimpinan KPK saat ini adalah yang kedua kalinya. Ketika masih menjadi juru bicara KPK, Johan pernah mengikuti seleksi namun gagal.

Tapi justru akhirnya saat KPK dilanda masalah karena unsur pimpinannya menjadi tersangka, Johan bersama beberapa orang lainnya ditunjuk presiden dengan menjadi plt pimpinan KPK.(ss)

tag: #seleksi pimpinan KPK  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...