JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menyikapi perkembangan demo berbagai elemen masyarakat lima hari terakhir ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia ), Ir. Ali Wongso Sinaga turut prihatin dan menyesalkan adanya perilaku anarkhis yang menodainya dan juga adanya para pihak tertentu yang disinyalir menunggangi dan mencederai proses demokrasi yang ada. Namun dapat diartikulasi dan diagregasikan dari demo-demo tersebut, apa substansi suara rakyat yang perlu diperhatikan sebagai suara rakyat - “vox populi vox dei”.

Dalam kaitan suara rakyat itu, SOKSI meminta Pemerintah dan DPR perlu merespons dengan menunjukkan kepekaan dan kepedulian sosial yang nyata di tengah kondisi permasalahan ekonomi rakyat sekarang ini.

Saat ini, publik dibuat geram oleh pemberitaan mengenai naiknya tunjangan fasilitas mewah DPR dan pejabat negara, ditengah membengkaknya belanja membayar hutang negara dan tekanan inflasi disatu sisi serta cekaknya penerimaan negara disisi lain hingga rakyat yang umumnya ekonominya melesu harus berhadapan dengan potensi kenaikan tarif pajak selain trend naiknya harga kebutuhan pokok hidup.

“Ketika rakyat berjuang untuk bertahan hidup, kemewahan DPR dan pejabat justru dipertontonkan. Ini mencederai rasa keadilan sosial," katanya.

Terhadap masalah ini, SOKSI meminta bahwa memprioritaskan rakyat diatas kemewahan pejabat amat perlu bahkan mendesak. Untuk itu SOKSI menaruh harapan dan kepercayaan kepada Bapak Presiden mempertimbangkan mendesaknya menginstruksikan pemangkasan anggaran non-prioritas di DPR dan Pemerintah termasuk BUMN. Instruksi itu kiranya dapat mengawali langkah besar patriotik : “Gerakan Penghematan Nasional dan Kepedulian Sosial” terhadap uang rakyat atau negara, dimulai oleh DPR dan semua pejabat tinggi negara termasuk judikatif dan BUMN dari atas kebawah agar memberi teladan moral terlebih di masa ekonomi sedang sulit ini,” tegas Ketua Umum SOKSI organisasi pendiri Partai Golkar itu kepada wartawan di Jakarta pada, Jumat (29/08/2025).

SOKSI juga menyampaikan keprihatinan dan rasa turut berduka yang mendalam atas tragedi meninggalnya saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online,akibat bentrokan dengan aparat Brimob Polri kemarin di Jakarta. “Nyawa rakyat tidak boleh jadi korban kesewenang-wenangan. Apa tanggung jawab negara, khususnya Kapolri dan pimpinan Brimob? Politisi senior Partai Golkar itu meminta Presiden dapat segera mengambil langkah tegas dan efektif sekaligus memastikan para penanggung jawab atas tragedi itu diusut tuntas,” ujarnya dengan nada tegas.

Di sisi lain, Ketua Umum SOKSI itu mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu siapapun dari manapun dan para penunggang gelap yang memanfaatkan demo rakyat dan peristiwa tragedi ini untuk kepentingan politik sempit.

“Percayakan penyelesaian kasus ini dan respons aspirasi rakyat kepada Pemerintah dibawah Presiden Prabowo, karena langkah reaktif yang salah hanya memperburuk situasi dan kerugian bagi masyarakat bangsa negara. Kepercayaan masyarakat itu perlu ditandai kepekaan dengan respons tindakan cepat, arif bijaksana, nyata dan transparan oleh Pemerintah selain oleh DPR sendiri,” tegasnya.

Menanggapi issu tuntutan pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, politisi senior mantan Ketua DPP Partai Golkar tiga periode itu menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mandek.

“Rakyat wajar sudah muak dan murka dengan korupsi dan mafia yang merampok kekayaan negara, merampas masa depan bangsa. Dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis tahun 2017 oleh Bapak Presiden Prabowo sudah sangat jelas bahwa kleptokrasi yaitu kekuasaan yang didominasi para oknum pencuri, begal, bandit, rampok, yang berkonspirasi dengan oligarki serta jaringan mafia, harus diakhiri segera dengan memberantasnya tanpa pandang bulu, karena itulah maka Presiden yang kuat memerlukan hukum yang kuat sehingga UU Perampasan Aset Koruptor dengan “pembuktian terbalik”-nya, tidak boleh lagi tertunda.
Jika hingga saat ini DPR faktanya tidak tanggap, sedangkan tuntutan rakyat sangat kuat, maka agar tidak lagi mebuang-buang waktu, saat inilah momentumnya Sang penulis buku Paradoks Indonesia -Macan Asia yang kini adalah Presiden RI, tepat mengeluarkan Perpu sebagai jalan realistis dan konstitusional yang sekaligus memaksa DPR untuk membahasnya dan menyetujuinya menjadi UU dalam sidang berikutnya sehingga Presiden Prabowo akan segera memulai langkah historis memimpin transformasi nasional sebagai solusi Paradoks Indonesia menuju Indonesia Raya ketiga atau Indonesia Emas 2045,” ujar Anak Ideologis Pendiri SOKSI dan Golkar, Mayjen TNI (Purn) Prof.Dr.Suhardiman itu.

Ia menambahkan, Perpu tersebut adalah sinyal politik kuat dan penegasan bahwa negara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini tidak kompromi terhadap kejahatan korupsi. “Rakyat butuh aksi nyata konsisten dengan janji untuk menindak mafia dan koruptor tanpa pandang bulu untuk mengembalikan aset hasil-hasil korupsinya ke kas negara,” tegasnya.

Menjawab pertanyaan masalah cekaknya penerimaan negara sampai munculnya potensi kenaikan tarif PBB dan perluasan basis pajak, Ketua Umum SOKSI yang sejarah kelahirannya adalah singkatan dari “Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia” itu mengingatkan bahwa fenomena itu dapat dibaca sebagai tanda “krisis fiskal terselubung”. Bukan berarti negara bangkrut, tetapi struktur penerimaan negara terlalu rapuh karena selama ini sebagian besar penerimaan negara bersumber dari pajak dan bea cukai.

Saat ekonomi dunia dan domestik melambat, penerimaan negara otomatis anjlok. Padahal, penerimaan dari SDA atau dividen BUMN lebih besar dan tahan terhadap siklus ekonomi—selama dikelola transparan dan profesional. Kedepan. "Kita optimis dan percaya kepada kepemimpinan nasional Presiden Prabowo akan mereaktualisasi pengelolaan sumber daya alam strategis sehingga menjadi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan pola production sharing atau state equity yang lazim dipakai negara lain untuuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk segelintir elite atau kepentingan kelompok tertentu seperti selama ini," jelas mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu.

Menanggapi sorotan aspirasi rakyat terkait kinerja DPR, mantan anggota DPR itu menyatakan perlunya introspeksi untuk peningkatan kinerja DPR dalam tugas-tugasnya yang amat strategis dalam legislasi, APBN dan pengawasan kepda eksekutif dan judikatif. "Kunci utamanya ada di kemauan politik dan transparansi publik. DPR dapat merumuskan action plannya untuk itu misalnya dalam 100 hari kedepan," pungkasnya.

Kembali terhadap perlunya kepekaan Pemerintah dan DPR , Menurut Ketua Umum SOKSI itu “Kepercayaan rakyat adalah modal politik paling mahal. Jangan sampai kepercayaan ini luntur karena DPR dan pejabat negara sibuk menikmati fasilitas mewah di atas penderitaan rakyat.” Hentikan pemborosan anggaran negara yang hanya memperkaya elite, dan gunakan anggaran untuk program yang menyentuh kebutuhan rakyat secara efektif dan efisien, dengan “Gerakan Penghematan Nasional dan Kepedulian Sosial,” tegas politisi senior alumni ISTN Jakarta itu.

Ia menambahkan, penghematan dan kepedulian sosial bukan sekadar simbol, tetapi langkah konkret untuk mengurangi tekanan fiskal dan mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuatnya.

“Tidak boleh ada lagi alokasi triliunan rupiah untuk fasilitas mewah, sementara rakyat harus membayar harga mahal untuk kebutuhan pokok,” pungkasnya.

SOKSI sebagai organisasi penganut doktrin “karya kekaryaan siap membangun negara” yang lahir tahun 1960 dari rahim TNI AD dibawah Pangad Jenderal TNI (Anm) Achmad Yani dan organisasi pendiri Golkar yang komit terhadap platform politik negara, maka SOKSI yang merupakan organisasi gagasan dan gerakan pengabdian siap berpartisipasi aktif mengawal kebijakan pro-rakyat, mendorong penghematan anggaran, peningkatan penerimaan negara, memerangi mafia dan koruptor, serta menjaga stabilitas nasional agar Indonesia makin kuat dan sejahtera serta maju dibawah kepemimpinan nasional Presiden Prabowo Subianto kedepan.