JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pakar perempuan dan anak, Nurhayati Effendi mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan upaya edukasi-sosialisasi guna mencegah keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa apalagi yang berujung anarkis.

Demikian hal tersebut disampaikan Nurhayati menyoroti ratusan anak tercatat ikut dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak akhir Agustus 2025.

Data dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan, keterlibatan anak dalam aksi jalanan masih tinggi, meski risiko keselamatan mereka nyata di depan mata.

“Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan upaya edukasi dan sosialisasi tentang hak anak dalam menyuarakan pendapat secara baik, aman dan bermakna sesuai dengan konteksnya,” kata Nurhayati kepada awak media di Jakarta, Kamis,(4/9/2025).

Nurhayati mendesak, pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan inovasi program pencegahan agar anak-anak tidak terlibat dalam aksi demonstrasi yang berpotensi berada dalam situasi tidak aman.

“Jangan sampai di jalanan, di mana anak berhari-hari berada di sana bukanlah tempat yang terbaik bagi anak,” beber Nurhayati.

Lebih jauh, Nurhayati menegaskan, edukasi juga menjadi penting dilakukan agar para anak bisa mendapatkan informasi layak. Eks Anggota DPR RI ini menekankan, para anak di Indonesia juga layak mendapatkan informasi yang benar.

“Edukasi ini penting dilakukan agar anak mendapatkan Informasi yang layak bagi anak serta berada pada wadah yang tepat yang merupakan bagian hak-hak anak untuk mengetahui dan mendapatkanya,” tegas dia.

Nurhayati turut mendorong optimalisasi peran forum anak, organisasi pelajar dan komunitas kelompok guna mencegah terulangnya keterlibatan dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh.

“Saya meminta orang tua, sekolah, masyarakat untuk memastikan anak tidak ikut demo dalam situasi yang memiliki resiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan anak,” tegas dia.

“Para petugas diminta melakukan upaya-upaya persuasif kepada anak, melakukan sosialisasi agar kendaraan yang melintas tidak memberikan tumpangan kepada anak
yang akan menuju ke area unjuk rasa,” tambah Nurhayati.

Nurhayati turut menduga, adanya keterlibatan sejumlah anak dalam aksi penjarahan ke kediaman pejabat merupakan taktik dari koordinator demo atau perusuh untuk menghindari tindakan anarkis dari aparat.

“Ini melanggar hak anak dan UU perlindungan anak bagi siapa saja yang memakai anak dibawah umur untuk kepentingannya apalagi melanggar UU jadi siapa saja baik itu orang tua maupun yang mengajak baik melalui medsos maupun secara langsung itu harus dihukum sesuai UU berlaku,” imbuh Nurhayati.

Nurhayati khawatir jika situasi ini dibiarkan begitu saja akan berdampak kepada mental anak-anak bangsa ke depan. Nurhayati mengingatkan soal target Indonesia Emas di tahun 2045.

“Oleh sebab itu seyogyanya, orang tua ,masyarakat, konten kreator, media memperlihatkan contoh yang baik bagi anak-anak kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan anak tercatat ikut dalam gelombang demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah sejak akhir Agustus 2025.

Data yang dihimpun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan, keterlibatan anak dalam aksi jalanan masih tinggi, meski risiko keselamatan mereka nyata di depan mata.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebutkan bahwa saat aksi demo 25 Agustus lalu terdapat 105 anak ikut aksi di Jakarta.

Kemudian saat demo berlanjut 28 Agustus anak-anak juga terlibat di berbagai daerah.

Di antaranya, satu anak di Makassar, 39 anak di Bali, dan sekitar 110 anak dalam gelombang aksi kedua di Jakarta.

Lalu pada 29 Agustus, 23 anak terlibat aksi di Semarang, 25 anak di Yogyakarta, dan 56 anak di Surabaya.

“Selain itu, terdapat beberapa wilayah lain, seperti Solo, Kediri, Cirebon, Bandung, Nusa Tenggara Barat, dan Palembang yang masih belum teridentifikasi," kata Arifah dalam pernyataannya, Kamis (4/9/2025).