Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 17 Okt 2025 - 10:57:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Dukung Peningkatan Sektor Pangan Andalan Prabowo, Legislator: Tata Kelola Hulu-Hilir Penting Dilakukan

tscom_news_photo_1760673443.png
Daniel Johan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintah di sektor pangan dan pertanian. Menurutnya, langkah awal pemerintahan saat ini sudah mengarah pada penguatan sektor strategis tersebut, namun tetap perlu perbaikan di aspek tata kelola secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

"Tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir satu tahun ini, terlihat dari capaian-capain seperti cadangan beras pemerintah mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa, program pertanian menjadi prioritas pemerintah dan di 2026 dianggarkan lebih dari Rp 40 T, ini adalah langkah awal yang baik," kata Daniel, Jumat (17/10/2025).

Meski begitu, Daniel menegaskan bahwa anggaran untuk sektor pertanian perlu lebih ditingkatkan secara signifikan karena kebutuhan pangan nasional yang sangat besar menuntut dukungan anggaran yang memadai.

"Agar menjadi lebih cepat maju, kita minimal anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen terhadap APBN kita. Kenapa minimal 5 persen karena kebutuhannya pangan yang mencapai 280 juta jiwa lebih ini butuh makan, butuh minum dan setiap hari harus di supply," tuturnya.

"Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara," imbuh Daniel.

Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan pangan dan pertanian itu juga memberikan pandangan terhadap harga kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan, terutama beras, meskipun data produksi dan cadangan disebut meningkat. Daniel menilai, hal ini perlu dikaji lebih dalam agar solusi yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek.

"Ini bentuk kritik dan masukan kepada pemerintah perihal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, beras dikatakan produksi terus meningkat, cadangan pangan tertinggi tapi faktanya harga beras terus naik, ada hal yang perlu dicermati terkait hal ini,” ungkapnya.

“Supply kita tinggi sedangkan demand-nya tetap, harga justru naik terus. Apakah memang faktor diluar supply demand yang mempengaruhi kenaikan harga beras," lanjut Daniel.

Daniel juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng meski sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah.

"Dan perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik tetapi sampai kapan kita intervensi pasar,” sebutnya.

“Yang perlu dicarikan akar masalah adalah faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PHK, lapangan kerja yang belum tersedia. Hal ini memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," sambung Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menyoroti pentingnya pembenahan sistem tata kelola pangan nasional secara menyeluruh, dari aspek hulu hingga hilir.

“Yang harus diperbaiki dan benahi dalam memajukan pertanian adalah sistem tata kelola pangan kita. Baik itu terkait dengan hulu hingga hilir,” jelas Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I tersebut.

Menurut Daniel sektor hulu yang harus dibenahi mulai dari sistem pertanian seperti tanah, SDM pertanian, infrastruktur pertanian. Sementara untuk hilir mulai pengelolaan pascapanen, stok pangan, distribusi pangan, pemantauan harga pangan, hingga stabilisasi harga pangan.

“Ini untuk memastikan pangan kita dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik," tegas Daniel.

Daniel juga menekankan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan agar lahan-lahan subur tetap terjaga dari alih fungsi yang tidak sesuai peruntukannya.

"Pemerintah harus menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian," ucapnya.

Daniel menegaskan bahwa fraksinya, yakni PKB akan terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

"PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian juga perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein," tutup Daniel.

tag: #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement