JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mendukung penuh langkah Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas anggota terlibat maupun melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara.
Sartono menilai, sikap tegas Presiden Prabowo memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak anggota yang terlibat maupun melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) dan berbagai kegiatan ilegal sebagai upaya merebut kembali kedaulatan negara di sektor pertambangan hingga migas.
“Arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak aparat yang menjadi beking praktik ilegal harus dimaknai sebagai langkah politik untuk merebut kembali kedaulatan negara atas sektor strategis pertambangan, energi, serta minyak dan gas,” tegas Sartono kepada wartawan di Jakarta, Selasa,(16/12/2025).
Sartono memandang, praktik beking terhadap praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta berbagai kegiatan ilegal bukan sekadar pelanggaran etik aparat namun ancaman serius terhadap agenda besar negara yakni hilirisasi industri dan ketahanan fiskal nasional.
“Negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah setiap tahun akibat produksi ilegal, manipulasi volume, penyelundupan komoditas strategis. Dampaknya langsung terasa pada APBN: ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan transisi energi tergerus sementara masyarakat di sekitar tambang menanggung kerusakan lingkungan yang bersifat permanen,” jelas Sartono.
Atas kondisi itu, Sartono berharap, penindakan terhadap oknum aparat yang koruptif dan kolutif ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia tambang dan energi secara menyeluruh, dari hulu ke hilir.
“Sehingga tujuan hilirisasi yang adil dan berkelanjutan dari bahan baku tambang legal ini bisa memenuhi aspek pemerataan pembangunan yang diharapkan bisa tercapai dengan sumbangan fiskal sektor ESDM Indonesia yang seharusnya tinggi,” pungkasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak tegas terhadap anggota yang terlibat maupun melindungi praktik penyelundupan sumber daya alam (SDA) serta berbagai kegiatan ilegal yang merugikan negara.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin. Kepala Negara menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan tanpa pandang bulu.
“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara sungguh-sungguh, mengingat masih banyak kebocoran yang terjadi akibat pembalakan liar, pertambangan ilegal, hingga penyelundupan. Menurutnya, kebocoran tersebut telah lama merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah mengerahkan berbagai upaya untuk menutup kebocoran tersebut, termasuk dengan melibatkan kekuatan TNI dan Polri. Namun, pelanggaran hukum dinilai masih terus terjadi.
