JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama organisasi masyarakat sipil dan mitra teknis guna membahas tantangan serta peluang tata kelola kelautan dan perikanan Indonesia. RDPU ini memfokuskan pembahasan pada penguatan perikanan berkelanjutan berbasis konservasi serta implikasinya terhadap ketahanan pangan nasional.
RDPU menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, masukan berbasis bukti, serta pengalaman lapangan terkait pengelolaan sumber daya laut, khususnya perikanan tuna yang memiliki peran penting sebagai sumber protein utama sekaligus penopang mata pencaharian nelayan skala kecil.
Paparan disampaikan oleh perwakilan Konservasi Indonesia dan Tuna Consortium, dengan dukungan ICCF Indonesia serta organisasi mitra pembangunan lainnya. Dalam pemaparannya mengenai instrumen konservasi laut, Fitri Hasibuan, Vice President Program Konservasi Indonesia, menegaskan bahwa konservasi tidak semata merupakan agenda lingkungan, melainkan infrastruktur ekologis yang esensial untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan menjamin pasokan protein jangka panjang.
Pendekatan konservasi dinilai perlu diintegrasikan secara erat dengan kebijakan perikanan dan pembangunan nasional. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan Kawasan Konservasi Laut Skala Besar (Large-Scale Marine Protected Areas/LSMPA) yang diposisikan sebagai wilayah pemijahan dan pengasuhan ikan, khususnya spesies migratori seperti tuna, yang berfungsi sebagai sumber stok bagi perikanan pesisir.
Selain itu, Other Effective Area-Based Conservation Measures (OECM) turut disoroti sebagai pendekatan pelengkap berbasis komunitas dan kearifan lokal, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara itu, isu perikanan tuna dan kesejahteraan nelayan skala kecil disampaikan oleh Putra Satria Timur, Fisheries Lead Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia, bersama Thilma Komaling, Indonesia Tuna Consortium Program Lead (Resonance).
Dalam paparannya, disampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen tuna terbesar di dunia yang didominasi oleh nelayan skala kecil, namun sekaligus menghadapi risiko penurunan stok dalam jangka panjang apabila pengelolaan tidak diperkuat. Tuna dipandang sebagai komoditas strategis dalam ketahanan pangan nasional, termasuk dalam mendukung kualitas gizi dan pencegahan stunting.
Para pemateri juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi nelayan skala kecil, antara lain tingginya biaya operasional, khususnya terkait akses BBM, tata kelola dan kepadatan rumpon, ketidaksesuaian regulasi dengan kondisi lapangan, serta tekanan pasar dan volatilitas harga akibat dinamika ekspor.
Tantangan tersebut dinilai perlu dijawab melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada luasan kawasan konservasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Anggota Komisi IV DPR RI menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan dan menekankan pentingnya perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan relevan dengan fungsi DPR, meliputi aspek legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sejumlah anggota juga menyoroti perlunya indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan konservasi, kejelasan koridor migrasi ikan, serta penguatan sinergi kebijakan lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya laut.
RDPU ini ditutup dengan penegasan komitmen Komisi IV DPR RI untuk terus mendorong kebijakan kelautan dan perikanan yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.
