JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Kaukus Konservasi menggelar hearing bersama delegasi parlemen Inggris dari All-Party Parliamentary Group on International Conservation (APPG) on International Conservation, yang didukung oleh The ICCF Group, di Kompleks DPR RI, Senayan.

Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, dan didukung oleh International Conservation Caucus Foundation Indonesia sebagai sekretariat Kaukus Konservasi. Hearing tersebut juga menghadirkan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), yang sebelumnya mendampingi kunjungan lapangan delegasi Inggris di Kalimantan Tengah.

Kunjungan tersebut mencakup Taman Nasional Sebangau, pusat rehabilitasi orangutan di Nyaru Menteng, serta interaksi langsung dengan masyarakat lokal. Pengalaman lapangan ini kemudian menjadi dasar diskusi kebijakan dalam hearing.

Tata Guna Lahan Jadi Sorotan Utama
Isu tata guna lahan menjadi topik utama dalam diskusi.

Anggota Parlemen Inggris, Blake Stephenson, menyoroti kesamaan tantangan antara Inggris dan Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan ketahanan pangan dengan perlindungan lingkungan.

“Bagaimana kita memastikan produksi pangan tetap berjalan, tanpa mengorbankan ekosistem?” ujarnya.

Sementara itu, Ketua APPG Barry Gardiner memperkenalkan rencana Inggris untuk mengembangkan kerangka tata guna lahan nasional yang mengintegrasikan pembangunan, pertanian, dan solusi berbasis alam.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti pentingnya penguatan kembali kebijakan perlindungan kawasan. Ia mengungkapkan bahwa ketentuan minimal 50 persen kawasan lindung dalam UU Penataan Ruang sebelumnya telah dihapus, dan perlu dipertimbangkan untuk dihidupkan kembali.

Dorong Skema Pembiayaan Konservasi Berkelanjutan

Dalam hearing ini, DPR RI juga menekankan pentingnya pengembangan skema pembiayaan konservasi yang berkelanjutan.
Budisatrio Djiwandono menyampaikan bahwa Indonesia perlu membangun mekanisme kelembagaan yang transparan untuk menyalurkan investasi dari sektor swasta dan filantropi ke sektor konservasi.

Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, termasuk BOSF, untuk memperkuat implementasi konservasi di lapangan.

Selain itu, konsep ekowisata turut menjadi pembahasan. DPR RI menilai model wisata berbasis konservasi dapat menjadi solusi untuk mendukung pembiayaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun, pendekatan pariwisata massal dinilai berisiko terhadap keberlanjutan ekosistem. Sebagai alternatif, Indonesia tengah mempertimbangkan model wisata berbasis kualitas dengan jumlah pengunjung terbatas.

Peran Penting Gambut dan Mangrove dalam Mitigasi Iklim

Diskusi juga menyoroti peran strategis ekosistem gambut dan mangrove dalam mitigasi perubahan iklim.

Prof. Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa kapasitas penyerapan karbon mangrove dapat mencapai empat kali lipat dibandingkan hutan daratan. Ia juga menyinggung komitmen pemerintah untuk merehabilitasi hingga 600.000 hektare mangrove.

Delegasi Inggris menyambut baik upaya tersebut dan menyatakan minat untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pembiayaan iklim dan pengembangan pasar karbon.

Konservasi Harus Libatkan Masyarakat

Salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi.

Model yang diterapkan BOSF dinilai sebagai contoh praktik baik, di mana masyarakat lokal terlibat langsung dalam kegiatan konservasi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi.

“Konservasi tidak akan berkelanjutan tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” menjadi salah satu kesimpulan utama dalam diskusi.

Perkuat Kerja Sama Antar-Parlemen

Hearing ini juga menegaskan pentingnya kerja sama antar-parlemen dalam mendorong agenda konservasi global.

DPR RI dan parlemen Inggris sepakat untuk memperkuat kolaborasi melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas anggota parlemen.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa konservasi tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin kuatnya peran parlemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, diharapkan upaya konservasi dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.