JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar, Dr. KH. Jazuli Juwaini, MA., MM., menyampaikan penyesalan dan kecaman atas munculnya aksi demonstrasi dan kampanye LGBTQ secara terbuka di ruang publik yang dalam beberapa waktu terakhir semakin ekspresif, termasuk dengan mempertontonkan perilaku seksual sesama jenis, seperti aksi berciuman antara laki-laki di tengah kegiatan demonstrasi.
Menurut Jazuli Juwaini, fenomena tersebut patut menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan nilai agama, norma kesusilaan, ketertiban umum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Ia juga menyayangkan aksi dan kampanye LGBTQ tersebut menyusup dalam agenda Women"s March Jakarta yang sejatinya membawa pesan penguatan hak kemanusiaan termasuk solidaritas kemanusiaan tingkat nasional maupun global termasuk isu kemerdekaan Palestina.
Anggota MPR/DPR RI ini menyanyangkan orasi dan kampanye LGBTQ dalam aksi tersebut apalagi membawa simbol-simbol mereka lalu menyejajarkan/membentangkan bendera LGBT dengan bendera Palestina.
"Perjuangan kemanusiaan untuk kemerdekaan Palestina adalah agenda kemanusiaan yang mulia dan harus mendapatkan dukungan luas. Sangat tidak elok apabila aksi yang membawa pesan solidaritas untuk Palestina justru dicampuradukkan dengan agenda kampanye LGBTQ. Kita sangat menyesalkan," tegas Jazuli, Rabu (11/11/2026).
*Aparat Harus Tegas, Jangan Biarkan Kampanye LGBTQ Merambah Ruang Publik*
Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar secara khusus meminta pemerintah dan aparat keamanan, terutama Kepolisian Republik Indonesia, untuk tidak bersikap pasif dan permisif terhadap fenomena tersebut.
Aparat harus melakukan pengawasan secara serius terhadap setiap kegiatan dan aksi di ruang publik. Apabila terdapat kegiatan yang secara substansi maupun pelaksanaannya melanggar ketentuan hukum, mengganggu ketertiban umum, atau mempertontonkan perilaku seksual yang melanggar peraturan, aparat harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
"Jangan sampai aparat justru membiarkan kampanye LGBTQ semakin terbuka dan ekspresif di ruang publik. Pemerintah dan aparat harus melakukan penilaian secara cermat terhadap kegiatan yang diajukan. Jangan memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran, termasuk tindakan mempertontonkan perilaku seksual secara terbuka, harus ada tindakan tegas dan terukur," ujarnya.
Ia menegaskan, tindakan aparat bukan dimaksudkan untuk menghalangi hak masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak disalahgunakan untuk melakukan aktivitas yang melanggar hukum dan mengabaikan norma kesusilaan serta ketertiban masyarakat.
*Belajar dari Kebijakan Negara Lain*
Jazuli juga mengingatkan bahwa sejumlah negara mengambil kebijakan tegas dalam mengatur ekspresi dan kampanye LGBTQ di ruang publik dengan alasan menjaga nilai-nilai konstitusi dan moralitas publik.
Ia mencontohkan Rusia yang telah memberlakukan regulasi pembatasan propaganda hubungan nontradisional melalui perubahan undang-undang pada 2022, serta kebijakan hukum lainnya pada 2023.
"Kalau negara lain saja berani mengambil kebijakan tegas untuk menjaga nilai-nilai konstitusi dan moralitas publiknya, Indonesia juga tidak boleh kehilangan keberanian dalam menjaga jati diri dan nilai-nilai luhur bangsanya. Kita memiliki Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, ajaran agama, serta norma sosial dan budaya yang harus dihormati," tegasnya.
Menurut Jazuli, Indonesia harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan dan menjaga ruang publik agar tidak menjadi tempat promosi perilaku maupun kampanye yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
*Negara Jangan Sampai Kalah oleh Pembiaran*
Lebih lanjut, Jazuli menegaskan bahwa fenomena kampanye LGBTQ yang semakin terbuka tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Pemerintah, aparat negara, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa perlu memberikan perhatian serta menyikapinya secara serius.
"Jangan sampai pembiaran hari ini menjadi permisivisme esok hari. Jangan sampai sesuatu yang awalnya hanya muncul secara terbatas di ruang-ruang privat kemudian dinormalisasi, dipertontonkan secara terbuka, bahkan dikampanyekan secara masif di tengah masyarakat. Negara tidak boleh abai. Semua pihak harus mengambil peran sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya," tandasnya.
PB Mathla’ul Anwar mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat edukasi, pembinaan moral, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas publik agar tetap sejalan dengan Pancasila, konstitusi, nilai agama, dan peraturan perundang-undangan.
Jazuli juga menegaskan bahwa sikap tegas dalam menjaga nilai agama, moralitas, dan norma sosial harus dilaksanakan secara beradab, tidak anarkis, tidak main hakim sendiri, serta tetap menghormati hak dan martabat setiap warga negara. LGBTQ dalam tinjauan agama, moralitas publik, serta adat istiadat jelas bertentangan dengan martabat kemanusiaan.
"Indonesia adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kita harus menjaga Indonesia agar tetap berpegang pada Pancasila, nilai-nilai agama, dan moralitas publik. Jangan sampai negara kalah oleh pembiaran," pungkasnya.
