JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella menilai, langkah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden sebagai bentuk kepedulian tinggi terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menurutnya, langkah tersebut mampu meredam ketegangan politik nasional yang sudah berlarut-larut.
âPernyataan itu disampaikan Rio Capella usai memimpin konsolidasi tim task force DPP Hanura bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan, Rabu (11/11/2026) malam.
âMenurut Rio, mundurnya Gibran sebelum proses pemakzulan bergulir, mencerminkan sikap kenegarawanan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Dia meyakini, seluruh perdebatan hukum dan konstitusional terkait polemik ijazah yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tuntas sepenuhnya, setelah mundurnya Gibran.
â"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan m ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," ujarnya.
Lebih lanjut, Rio mengatakan, Partai Hanura mengajak seluruh elit politik dan komponen bangsa, untuk menyudahi perdebatan dan kembali merajut persatuan, seiring rampungnya persoalan tersebut. Dia juga menekankan pentingnya mengedepankan hati nurani dan kesejahteraan rakyat, di atas kepentingan kekuasaan yang sempit.
"Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," imbuhnya.
Soal dinamika di parlemen, Rio menilai, proses politik hak menyatakan pendapat di DPR, tak lagi relevan untuk dilanjutkan. Menurutnya, sidang paripurna tidak perlu mengambil keputusan mengenai hal itu, karena subjek hukum yang dipersoalkan telah melepaskan jabatannya.
â"Proses politik di DPR sudah selesai," imbuhnya.
Ke depan, sambung Rio, Partai Hanura mendorong Presiden Prabowo Subianto segera memproses pengisian kekosongan posisi wakil presiden sesuai koridor konstitusi. Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Rio meyakini proses pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cepat, karena stabilitas politik di parlemen cukup kondusif dab pucuk pimpinan MPR saat ini dijabat oleh kader Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
"Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," pungkasnya.
