
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum SOKSI, Ir. Ali Wongso, menilai pengisian jabatan Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan 2029 merupakan momentum penting memperkuat kepemimpinan nasional dan mempercepat transformasi bangsa.
Menurutnya, sikap sejumlah partai koalisi yang tidak memaksakan kader internal dan menyerahkan pengusulan calon kepada Presiden membuka ruang bagi keputusan yang mengutamakan kepentingan nasional. Seluruh potensi terbaik bangsa, partisan maupun nonpartisan, perlu dipertimbangkan berdasarkan integritas, kapasitas, rekam jejak, dan loyalitas konstitusional.
“Wapres tidak boleh sekadar menjadi hasil kompromi politik. Presiden membutuhkan mitra yang mampu memperkuat kepemimpinannya, membantu mengatasi persoalan fundamental bangsa, dan mengawal transformasi nasional. Wapres harus menjadi kekuatan tambahan, bukan beban pemerintahan,” tegas politisi senior Partai Golkar dan mantan anggota DPR RI itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ali Wongso mengingatkan, sejak 2017, sebelum menjadi Presiden, Prabowo telah mengemukakan persoalan mendasar bangsa melalui gagasan Paradoks Indonesia: ironi negeri kaya sumber daya alam dan manusia, tetapi kekayaan serta hasil pengelolaannya belum dinikmati rakyat secara adil dan merata. Visi Indonesia Maju dan Asta Cita membawa agenda besar untuk mengakhiri paradoks tersebut.
Namun, agenda itu tidak cukup dijalankan melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Akar persoalannya harus diberantas, terutama kleptokrasi, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat di berbagai cabang kekuasaan untuk mengeruk kekayaan publik demi kepentingan pribadi, kelompok, atau jaringan tertentu.
“Paradoks Indonesia tidak akan berakhir selama kleptokrasi dan korupsi sistemik belum diberantas. Kita membutuhkan kepemimpinan Presiden yang kuat serta sistem kenegaraan dan hukum yang membuat pejabat berpikir seribu kali sebelum menerima suap, memperdagangkan kewenangan, atau mencuri uang negara. Pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada figur saja, tetapi harus ditopang sistem yang kuat, efektif, dan permanen. Rekonsolidasi pemerintahan perlu dipercepat,” ujar Ketua Umum SOKSI periode 2022–2027 hasil Munas XI tahun 2022 di Pekanbaru itu.
Karena itu, Wapres dan kabinet harus membantu Presiden membangun pemerintahan bersih dan efektif. Penegakan hukum harus independen, konsisten, dan tidak tebang pilih, disertai pemulihan aset negara. Penyelesaian RUU Perampasan Aset penting untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara demi mensejahterakan rakyat.
Di bidang ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan transformasi. Kekayaan alam perlu dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui kemitraan strategis negara dengan swasta dan koperasi, penguatan industri nasional, hilirisasi bernilai tambah, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan manfaat pembangunan.
Seluruh agenda itu membutuhkan Wapres berintegritas, berpengalaman dalam pemerintahan, mampu memecahkan masalah, berwawasan kebangsaan, serta berkomitmen pada kepentingan nasional. Ia harus berani memberi pertimbangan objektif kepada Presiden dan independen dari konflik kepentingan oligarki maupun jaringan kekuasaan sempit.
Menjawab pertanyaan apakah Wapres harus berlatar belakang sipil atau militer, Ketua Umum SOKSI dua periode itu menegaskan bahwa latar belakang bukan persoalan selama figur terpilih mampu memperkuat Presiden.
“Tidak masalah jika Presiden memilih figur berlatar belakang militer ataupun sipil. Yang terpenting kapasitas dan integritasnya untuk memperkuat Presiden menjalankan agenda nasional. Seperti ungkapan yang sering dikaitkan dengan Deng Xiaoping, bukan soal kucing hitam atau putih, yang penting mampu menangkap tikus,” ujarnya.
Dalam konteks rekonsolidasi pemerintahan, Ali Wongso menilai terungkapnya dugaan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat serta tokoh merupakan peringatan serius bagi keamanan dan stabilitas pemerintahan. Dugaan keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri LSP, serta penyelidikan dugaan permufakatan jahat terkait makar, menuntut pengusutan tuntas dan profesional.
Namun, persoalan ini tidak boleh berhenti pada proses hukum. Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu, kasus tersebut harus menjadi momentum mempercepat kristalisasi dan rekonsolidasi pemerintahan, sekaligus memastikan integritas, loyalitas konstitusional, dan komitmen seluruh pejabat terhadap Presiden serta agenda nasional.
Menanggapi daftar nama sasaran penyadapan yang beredar, Ali Wongso menegaskan bahwa tercantum atau tidak tercantum dalam daftar tidak otomatis membuktikan keterlibatan ataupun ketidakterlibatan seseorang dalam skenario politik di balik operasi penyadapan tersebut. Penilaian harus berdasarkan fakta, bukti, hubungan kepentingan, perilaku, dan rekam jejak.
“Dalam memilih Wapres maupun mengevaluasi kabinet, Presiden perlu mencermati afiliasi, konflik kepentingan, integritas, dan rekam jejak setiap figur. Calon Wapres harus dipastikan tidak memiliki keterkaitan kepentingan atau afiliasi yang menimbulkan konflik loyalitas dengan kelompok politik yang diduga berada di balik operasi penyadapan. Prinsip yang sama berlaku bagi seluruh anggota kabinet. Jika terdapat bukti keterkaitan semacam itu, hal tersebut harus menjadi pertimbangan serius. Jabatan Wapres dan kabinet menuntut kepercayaan penuh dan loyalitas konstitusional yang utuh,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan tentang pejabat yang meskipun berjanji berpindah afiliasi, mantan Wakil Ketua Bakastratel DPP Partai Golkar itu mengingatkan bahwa janji semata bukan jaminan loyalitas.
“Perpindahan afiliasi tidak otomatis membuktikan perubahan komitmen. Bisa saja seseorang sungguh-sungguh berubah, tetapi bisa pula sekadar berpura-pura untuk memperoleh kepercayaan dan itu yang sering terjadi. Jangan sampai rekonsolidasi justru masih membuka ruang bagi konflik loyalitas atau ‘musuh dalam selimut’. Yang harus dinilai ialah konsistensi sikap, tindakan, kepentingan, dan rekam jejak,” ujarnya.
"Demikian pula pejabat yang tidak menunjukkan kinerja memadai dan larut dalam rutinisme,mereka lebih merupakan beban pemerintahan yang menjadi beban bagi rakyat. Kabinet harus diisi orang-orang berintegritas dan berkapasitas pemecah masalah yang sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat dan negara, bukan untuk agenda tersembunyi kelompok tertentu,” tegas tokoh senior Tri Karya Pendiri Partai Golkar itu.
Karena itu, selain memilih Wapres yang tepat, Presiden perlu mengevaluasi kabinet dan institusi strategis negara. Reshuffle perlu dilakukan apabila ditemukan persoalan serius terkait integritas, konflik kepentingan, loyalitas, atau kinerja yang rendah.
Rekonsolidasi bukan penyingkiran berdasarkan afiliasi politik semata, melainkan penataan pemerintahan agar solid, kuat, efektif, dan bebas dari konflik loyalitas.
Menjawab kaitan rekonsolidasi dengan persatuan bangsa, kader senior SOKSI yang dibina langsung oleh pendiri SOKSI dan Golkar, Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Suhardiman, itu mengingatkan bahwa persatuan harus merangkul seluruh kekuatan bangsa tanpa mengaburkan tujuan nasional.
“Merangkul semua pihak bukan berarti mengakomodasi kepentingan yang bertentangan dengan integritas, konstitusi, dan kepentingan rakyat. Persatuan harus memperkuat arah perjuangan bangsa, bukan melemahkannya,” ujarnya.
Menurut Ali Wongso, pengisian jabatan Wapres dan rekonsolidasi kabinet merupakan agenda yang saling melengkapi. Presiden membutuhkan mitra yang tepat dan pemerintahan yang solid, profesional, serta berintegritas.
Pemerintah juga perlu membangun saluran komunikasi dan pos -pos pengaduan masyarakat di setiap instansi agar masyarakat dapat menyampaikan persoalan dan memberi umpan balik kepada pejabat hingga Presiden. Masyarakat diberikan keterbukaan menjalankan kontrol sosial secara kritis, rasional, dan konstruktif agar pemerintahan dan negara tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
Menjawab mengenai mekanisme pengisian jabatan Wapres, mantan Anggota Badan Legislasi DPR RI itu mengingatkan, “Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Kewenangan itu harus dijalankan dengan mempertimbangkan potensi terbaik bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional. SOKSI percaya Presiden Prabowo Subianto akan memilih dua calon terbaik untuk diajukan kepada MPR, dan MPR akan memilih salah satunya sebagai Wapres yang siap memperkuat Presiden,” paparnya.
Ali Wongso menegaskan, ukuran keberhasilan bukanlah kelompok yang memperoleh keuntungan politik, melainkan hadirnya Wapres dan jajaran pemerintahan yang memperkuat kepemimpinan nasional serta mempercepat transformasi bangsa untuk mengakhiri Paradoks Indonesia.
“Yang harus dimenangkan adalah kepentingan bangsa dan negara. Wapres harus memperkuat Presiden, kabinet harus solid, berintegritas, dan berkapasitas, serta seluruh institusi negara bekerja efektif untuk rakyat. Kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif mengakhiri Paradoks Indonesia melalui pemberantasan kleptokrasi, penguatan demokrasi ekonomi, politik, dan budaya, serta pembangunan sistem kenegaraan yang efektif. Integritas adalah fondasi, kapasitas adalah kebutuhan, independensi adalah keharusan, dan kepentingan nasional adalah tujuan akhir. Itulah politik negara yang harus ditempatkan di atas politik kekuasaan,” pungkas mantan Ketua DPP Partai Golkar tiga periode itu.