JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra menilai, sikap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang meminta agar Brimob dilibatkan dalam progam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Raider TNI di Pusdiklat Kopassus Batujajar, Bandung terlalu mengada-ngada.

Pasalnya, semua intitusi sudah mempunyai tugas masing-masing.

"Itu intinya tidak profesional, terlalu berlebihan," kata Supiadin kepada TeropongSenayan, Selasa (28/7/2015).

Politisi Nasdem ini berpendapat, keinginan Polri agar Brimob diikutsertakan dalam latihan Kopassus terkait penanganan masalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang banyak berjibaku di hutan.

"OPM memang bukan kejahatan yang biasa, kalau dia (Polri) menghadapi masalah ini minta bantuan saja pada militer yang memang sudah handal dalam masalah ini," cetusnya.

Selain itu, mantan Mayor Jenderal TNI (Purn) ini mengatakan, keinginan Polri tersebut terkesan ingin mengambil alih tugas-tugas TNI.

"Kesannya seperti itu (pengadilan alih tugas) buat apa ada TNI, jika butuh bantuan tugas, Kepolisian tinggal minta saja bantuan," kata dia menganjurkan.

Dirinya mengaku, Komisi I DPR tidak akan meminta penjelasan lebih lanjut dalam masalah ini, lantaran keinginan itu terlalu berlebihan.

"Kita kerja saja secara profesional kalau perlu bantuan kita tinggal minta saja. Saat ini yang perlu dilakukan oleh Polri adalah penjabaran UU masalah bantuan, sejauh ini belum ada penjabaran masalah bantuan," tandasnya.

Sebelumnya, Polri mengirimkan surat bernomor B/3383/VII/2015 kepada TNI. Surat yang dikirimkan pada 15 Juli 2015 itu ditandatangani Kapolri dengan tembusan Kepala Staf Angkata Darat (KSAD), Irwasum Polri beserta jajaran pejabat Polri.

Namun Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menolak keinginan Kapolri.

"Tidak boleh, masak Brimob dilatih raider. Panglima juga tidak akan setuju. Pasukan raider untuk menghadapi perang konvensional, sedangkan Brimob untuk menghadapi kerusahan-kerusuhan massa," ungkap dia di Jakarta, Minggu (26/7/2015).