JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi V Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengatakan, kasus dwelling time mulai menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam penanganan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurutnya, ini adalah permulaan dari masalah besar yang ada di dalamnya.
"Pihak Kepolisian, yakni Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya harus bisa membongkar kasus ini hingga ke akarnya agar dwelling time yang terlalu lama bisa segera terselesaikan. Ini adalah sebuah prestasi bagi pihak kepolisian yang berhasil membongkar masalah yang sudah lama terjadi dan sangat dimungkinkan melibatkan banyak pihak di dalamnya," kata Miryam dalam pesan singkatnya yang diterima TeropongSenayan, Minggu (2/8/2015).
Ketua DPP Partai Hanura ini mengakui pernah menyampaikan bahwa kasus dwelling time adalah persoalan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga tidak bisa menyalahkan salah satu saja. Maka dari itu, apabila sekarang baru di Kementerian Perdagangan yang diketahui ada mantan pejabatnya yang terlibat, maka harus diusut juga apakah hal tersebut melibatkan pihak lain yang juga bertanggungjawab terhadap bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok atau tidak.
Disamping itu, kata dirinya, dengan mulai terbongkarnya masalah ini maka penting bagi pemerintah bahwa pembenahan adalah hal mutlak yang harus dilakukan di pelabuhan, utamanya mengenai dwelling time ini.
"Pemerintah harus dapat menjadikan temuan Polda Metro Jaya sebagai bahan evaluasi bahwa memang ada yang mendesak untuk dibenahi dan sebagai wujud bukti bahwa pemerintahan Jokowi-JK mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.
Disamping itu, kata ketua Srikandi Partai Hanura ini, apabila masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan dwelling time tidak lagi terjadi, maka laju ekspor impor akan meningkat dan tentu kondisi yg demikian akan mempercepat perputaran perekonomian Indonesia.
"Pemerintah juga perlu melihat masalah ini sebagai salah satu strategi untuk mempercepat roda perekonomian yang sempat melambat," tandasnya. (mnx)
