JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Central for Budget Analysis(CBA) Uchok Sky Khadafi menyebutkan, dalam semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, pemerintahan Jokowi hanya mampu melakukan serapan anggaran baru sebesar 26 persen dari total APBN 2015, atau realiasasi anggaran baru sebesar Rp 208,5 triliun.

"Dengan minimnya penyerapan ini, berarti kementerian yang rendah penyerapannya bisa dinilai sebagai kementerian yang paling pemalas, dan memang perlu evaluasi, atau diganti saja karena bertentangan dari motto presiden Jokowi dari kerja kerja kerja, menjadi malas malas malas atau pemalas," kata Uchok kepada TeropongSenayan, Kamis (6/8/2015).

Uchok lantas memberikan rincian serapan anggaran sejumlah kementerian yang masih tergolong rendah dalam semester I untuk realisasi APBN 2015:

1. Kemendes PDT dan Transmigrasi serapannya hanya sebesar 3,7 persen.
2. Kementerian ESDM sebesar 9,0 persen
3. Kemenaker sebesar 9,2 persen
4. Kemendagri sebesar 10,4 persen
5. Kemenhub sebesar 10,7 persen
6. Kemenpar sebesar 11,3 persen.
7. Kemenko PMK sebesar 11,4 persen
8. Kemenko Kemaritiman sebesar 12,6 persen
9. Kemenkominfo sebesar 12,7 persen
10. Kemendag sebesar 15,9 persen
11. Kemenperin sebesar 16,6 persen

Dari data diatas, terang Uchok, pihaknya meminta DPR atau Komisi terkait untuk memanggil menteri-menteri tersebut, untuk dilakukan evaluasi kinerja mereka yang mengecewakan lantaran penyerapan anggarannya hanya di bawah 17 persen.

"Seharusnya, menteri-menteri yang penyerapan anggaran rendah atau dibawah 17 persen, kalau masih punya rasa malu, dan tidak gila kekuasaan lebih baik mengundurkan diri saja," sindirnya.

Selain itu, penyerapan anggaran yang rendah ini membuktikan bahwa selama ini para menteri tersebut hanya 'makan' tunjangan dan menerima gaji saja serta menikmati fasilitas negara tanpa ada rasa tanggungjawab.(yn)