JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengancam jika pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyetujui pembangunan tujuh proyek DPR dan program dana aspirasi, maka DPR juga bisa menganulir program yang diusulkan pemerintah.

"Kita juga bisa menolak usulan Pemerintah," kata Bamsoet kepada TeropongSenayan, Rabu (19/8/2015).

Bambang juga meragukan komitmen Jokowi dalam upaya mempercepat pembangunan nasional. Pasalnya, Presiden Jokowi menolak usulan dana aspirasi atau yang secara resmi disebut Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dengan alasan anggaran tersebut rawan dikorupsi.

"Sikap Presiden itu adalah jalan pintas alias tak mau repot. Menolak dengan alasan takut dikorupsi berarti melepaskan tanggung jawab melakukan pengawasan pembangunan. Sikap seperti itu sama saja dengan rezim pemerintahan sebelumnya," ucapnya.

Menurut dia, praktik korupsi bukan karena programnya, melainkan efektif atau tidak pengawasannya. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa rendahnya efektivitas pengawasan menjadi penyebab utama maraknya korupsi. Agenda dan tema pengawasan yang sering didengungkan selama ini hanya sarana pencitraan.

Bamsoet berargumentasi, peluang penyalahgunaan dana aspirasi nyaris tidak ada, karena dana itu dialokasikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak sepeser pun bersentuhan dengan anggota DPR. Apalagi pemanfaatannya diawasi langsung oleh masyarakat setempat," tandasnya.(yn)