JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah harus mengoptimalkan anggaran untuk program pemberdayaan pesantren. Hal itu ditekankan oleh anggota komisi VI DPR RI Nasim Khan dalam rapat internal Komisi VI membahas Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (RAK/L) APBN 2016.

Ketua Poksi VI Fraksi PKB ini juga mengharap agar pemerintah segera merealisasikan program pesantren untuk tahun 2015 ini.

"Saya mendapatkan laporan dari daerah bahwa ada beberapa program yang jelas untuk pesantren tapi tidak bisa cair. Alasannya macam-macam," kata Anggota Dewan Dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) disela rapat internal Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Nasim Khan mengingatkan, pesantren dan para santri merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan hingga saat ini, ungkap dia, Pesantren memiliki potensi peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional.

Karena itu, Nasim menegaskan pentingnya perhatian utama pemerintah bagi pemberdayaan pondok pesantren dan para santri.

"Kita tidak mau pondok pesantren hanya disebut-sebut sebagai pejuang. Namun setelah merdeka jarang diajak berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.

Dikatakan, sekarang ini adalah momentum yang tepat untuk menganggarkan dana APBN untuk pesantren.

"Saya sebagai Anggota Dewan harus mengingatkan pemerintah. Toh manfaat pesantren semakin nyata di mana-mana. Apalagi ponpes-ponpes sekarang makin kreatif dan mandiri. Kita harus dorong terus agar APBN betul-betul pro-pondok pesantren," katanya.

Nasim mengungkapkan sejarah telah membuktikan bagaimana komitmen pesantren terhadap nasionalisme tidak pernah luntur. Pesantren, kiai dan para santri, sebutnya, selalu aktif dan hadir dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

"Sinergisitas kaum nasionalis dan santri bisa bersama menjaga Negara ini karena punya pesantren sebagai akar kekuatannya," pungkas Nasim yang tercatat sebagai Sekjend Majelis Shalawat Nusantara (Majelis Pesona). (mnx)