JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pernyataan Edhie Baskoro Yudhoyono yang menilai bahwa 'rakyat Indonesia rindu kepemimpinan SBY' dinilai bukanlah mewakili suara publik melainkan suara partai, kata pengamat.
Putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato acara ulang tahun Partai Demokrat di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (9/9/2015), mengatakan "banyak rakyat yang rindu dan mengatakan I want SBY back. Saya cuma bisa tersenyum."
Pernyataan ini dilontarkan bertepatan dengan ulang tahun SBY.
Kalimat 'I Want SBY Back' ini kemudian menjadi salah satu topik populer Twitter di Indonesia selama enam jam, menurut data Trends24.
Hingga kini, seperti dilaporkan BBC Indonesia tercatat ada lebih dari 3.300 kicauan di Twitter terkait hal tersebut. Tapi, benarkah kepemimpinan SBY dirindukan?
Tampaknya tidak. Setidaknya menurut pengamat politik dan birokrasi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Miftah Thoha.
"Itu pendapat pribadi anaknya ke bapaknya. Tidak pernah ada seorang anak berani sama bapaknya. Jadi kalau saya lihat, yang dimaksud 'orang-orang banyak' itu ya orang-orang Demokrat, bukan partai lain atau (mewakili) rakyat Indonesia" papar Miftah Thoha.
Upaya koreksi
Di Facebook BBC Indonesia, mayoritas pembaca mengaku tidak merindukan kepemimpinan SBY terutama karena banyaknya praktik korupsi, walau sebagian lain ada juga yang memuji kinerjanya dalam dua periode.
"Masa sih sepuluh tahun belum cukup untuk melihat kinerjanya, masih banyak sosok lain yang lebih pantas jadi presiden. Istirahat saja sekarang Pak, menikmati masa pensiun," kata Lyni Kusniati Silaban.
"Buat album saja pak... sepertinya jadi penyanyi lebih cocok buat bapak," kata Satya Wibawa.
Namun Endang Yuwono mengatakan, "dibandingin presiden yang sekarang ya masih mending Pak SBY, lebih berwibawa, pidato enggak pakai baca."
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan pernyataan Edhie Baskoro memang tampak "berandai-andai" dan mencerminkan kekecewaan terhadap pemerintahan saat ini.
"Pemerintahan sekarang memang belum membuat orang lega, karena baik politik, ekonomi, dan hukum belum lebih baik dari sebelumnya. Tetapi bagaimanapun, pemilu adalah upaya kita untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan lalu."
Terlepas dari pendapat publik tentang 'I Want SBY Back', SBY secara hukum memang tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden karena sudah menjadi presiden selama dua periode. (iy)