JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Effendi Gazali (EG) menilai, kasus yang menimpa Setya Novanto dan Fadli Zon bisa saja dipersoalkan apakah ada aspek pelanggaran etika atau tidak.

Namun, EG menilai bahwa anggota DPR juga bisa mempersoalkan kehadiran Presiden Jokowi saat ia menghadiri konferensi pers kerjasama PT Adiperkasa Citra Lestari milik AM Hendropriyono dengan CEO Proton Datuk Abdul Harith Abdullah pada 5 Februari 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Acara konferensi pers dan penandatanganan kerjasama pengembangan industri otomotif itu juga dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan PM Malaysia Datuk Sri Najib Tun Razak.

Menurut EG, DPR RI layak mempersoalkan kehadiran Jokowi dalam acara tersebut. Sebab, acara tersebut bukanlah acara kerjasama bilateral antara RI dengan Malaysia melainkan kerjasama bisnis dua perusahaan. Namun, yang perlu dipersoalkan adalah kehadiran Jokowi. Jadi itu adalah kerjasama dua perusahaan swasta yang dibungkus dengan nama kerjasama antarnegara.

"Lho pak Jokowi hadir sebagai apa? Apakah sekedar dipakai oleh PT Adiperkasa yang melakukan kerjasama bisnis?" tanya EG, Sabtu (12/9/2015).

Belakangan pihak Istana Kepresidenan RI mengklarifikasi bahwa acara tersebut bukanlah acara kerjasama bilateral antara PT Adiperkasa dengan Proton. Akan tetapi terlihat jelas ada spanduk backdrop bertuliskan "Indonesia National Car betwen PT Adiperkasa Citra Lestari".

EG menilai bahwa dalam forum tersebut Presiden Jokowi dipakai untuk kepentingan perusahaan swasta dengan mencatut 'Indonesia National Car'.

"Isu ini juga bisa dimainkan oleh DPR," pungkas EG. (mnx)