JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Praktisi hukum Akbar Hidayatullah mendesak DPR RI membuat Panja Perikanan dan Kelautan. Hal tersebut menurut Akbar diperlukan untuk menginvestigasi kebijakan maupun apa yang sudah dilakukan Menteri Susi.

"Sebelum muncul dugaan penyalahgunaan wewenang yang berakibat PHK masal industri perikanan, Susi bisa dijerat Tipikor karena penyalahgunaan kewenangan, DPR harus buat Panja untuk menginvestigasi," kata Akbar di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Menurut dia, patut diduga Susi menggunakan kekuasaan jabatannya dengan membawa kepentingan bisnis pribadi sebagai menteri KKP.

"Karena kita tahu, bu Susi memiliki bisnis dibidang perikanan. Dan tentu dapat menimbulkan conflict of interest. Juga menjadi persaingan tidak sehat di dunia usaha perikanan," ucapnya.

Maka itu, imbuhnya, setidaknya bisa diduga bahwa segala kebijakan yang berat sebelah itu adalah bentuk persaingan usaha tidak sehat.

"Jika terbukti demikian, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib masuk. Untuk menyelidiki apakah penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan menteri Susi adalah pelanggaran UU Tipikor atau bukan," terangnya. (mnx)