JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Persatuan Pemuda Penegak Demokrasi melaporkan calon petahana kepala daerah Kabupaten Lampung Tengah Mustafa kepada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pusat.
Juru bicara Persatuan Pemuda Penegak Demokrasi, Lamen Hendra Saputra mengatakan, pelaporan terhadap Mustafa karena diduga telah melakukan praktek abuse of power untuk mengkondisikan pemenangannya pada pilkada Desember 2015 mendatang.
"Hari ini kami melaporkan calon petahana Mustafa, padahal dia masih menjabat sebagai Pj Bupati Lampung Tengah,” kata Lamen kepada TeropongSenayan di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Karena itu, dalam laporannya ia juga menyertakan sejumlah bukti berupa dokumen administratif terkait, yang mengarah kepada dugaan pelanggaran yang dilakukan Mustafa.
Lamen menjelaskan, sebagai Pj (penanggungjawab) Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Mustafa bersama-sama dengan KPUD Lampung Tengah melakukan upaya sistematis untuk mengatur pemenangan sang calon petahana.
Mereka telah melakukan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas dasar UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh pejabat (Pj) Bupati Lampung Tengah Mustafa dan KPUD Lampung Tengah terkait dengan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Tengah.
Padahal, kata dia, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2015 Mustafa oleh KPUD Lampung Tengah sudah ditetapkan sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Lampung Tengah dengan nomor urut 2 (dua) atas nama calon Mustafa dan Loekman Djoyosoemarto.
“Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka pencalonan saudara Mustafa dan Loekman Djoyosoemarto harus dibatalkan demi hukum. Harapan kami langsung ada tindakan oleh Bawaslu dan DKPP baik terhadap Mustafa maupun ketua KPUD Lampung Tengah," jelas Lamen.
Betapapun, kata Lamen, KPUD dan Panwas Kabupaten Lampung Tengah tidak becus dalam mengawal pelaksanaan proses pemilukada. Oleh karenanya, ia meminta agar Bawaslu dan DKPP pusat segera memproses dan menjatuhkan sanksi tegas berupa pemecatan.
"Ada dugaan KPUD dan Panwas Kabupaten Lampung Tengah terkesan sengaja tutup mata dengan status Mustafa yang saat ini masih sebagai Pj Bupati Lampung Tengah," tegas Lamen. (mnx)
