JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai telah mengabaikan keselamatan warganya. Hal ini terkait lambannya langkah pemerintah dalam menangani masalah kabut asap yang mendera beberapa wilayah di Indonesia.

"Menteri Luar Negeri Singapura, Shanmugam, pada Kamis (24/9/2015) menyampaikan sebuah pernyataan sangat keras bahwa Pemerintahan Joko-Kalla sangat tidak memikirkan keselamatan warga negara Singapura dan warga Indonesia sendiri," kata aktivis Petisi 28 Haris Rusly dalam siaran pers yang diterima TeropongSenayan, Minggu (27/9/2015).

"Tadi malam kita juga mendapatkan kabar dari teman-teman kita yg tinggal di Palangkaraya, bahwa selain di Riau, kabut asap yg pekat juga sedang mengurung wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan katanya saking pekatnya asap, di siang hari pukul 12 kondisinya seperti masih subuh."

Menurutnya, kondisi asap di Palangkaraya dan Riau tersebut telah mengancam keselamatan rakyat, khususnya keselamatan ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Sayangnya, pemerintahan Jokowi terlihat tak terlalu memedulikannya.

"Pak Presiden Joko, Pak Wapres Kalla, dan para Menteri mungkin belum pernah merasakan situasi dikurung asap, mungkin juga tak pernah merasakan jika istrinya yg sedang hamil dan anaknya yang masih bayi dikurung oleh asap. Karena itu, Presiden, Wapres, dan para menterinya tak fokus memprioritaskan pemadaman bencana kebakaran untuk tujuan melindungi keselamatan rakyat yg terancam kesehatannya," jelasnya.

Bahkan di saat kondisi genting seperti ini, Jokowi disebutnya masih sibuk dengan urusan pencitraan.

"Tidak ada juga tindakan darurat untuk mengevakuasi ibu-ibu hamil dan anak-anak yg terancam keselamatannya akibat asap. Pada hari ini malah Presiden Joko sibuk pencitraan dengan panen beras," ujarnya menyesalkan.

Haris sepakat jika Indonesia mesti membenci dan mengutuk Negara Singapura yang menjadi gudang penyimpanan uang haram yg dirampok dari Indonesia. Namun begitu, pernyataan Menteri Singapura di atas menunjukkan rasa tanggungjawabnya terhadap keselamatan warga negaranya.

"Kami sangat setuju, penegakan hukum harus dilakukan, memenjarakan pelaku pembakar hutan, baik individu maupun korporasi. Namun, yg harus diprioritaskan saat ini adalah melakukan pemadaman api dan melakukan penyelamatan terhadap warga di sana," jelasnya.

"Akhirnya kita tiba juga pada kesimpulan, bahwa Pemerintahan Joko-Kalla memang tidak kompetan memimpin negara. Pemerintahan yg kompeten pasti tahu tindakan prioritas dan punya rasa kemanusian". (iy)