JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Sabtu (26/9/2015).

"Padahal sidang kali ini merupakan forum yang sangat strategis. Ini momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global," kata Fadli dalam pernyataan tertulisnya yang diterima TeropongSenayan, Selasa (29/9/2015).

Hal strategis lainnya dalam sidang PBB tersebut, tambah Fadli, termasuk pengukuhan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs). Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh Presiden atau Kepala Negara termasuk negara-negara besar seperti AS, Rusia, RRC.

"Tapi kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden," tanya Fadli.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menilai, Indonesia juga kurang lantang di forum tersebut. Sebagai negara demokrasi yang konon merupakan ketiga terbesar dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, suara Indonesia tak tegas dan lantang dalam merespon permasalahan ekonomi global, konflik Suriah, konflik Timur Tengah, konflik Laut China Selatan, reformasi PBB bahkan permasalahan asap yang sudah menjadi isu regional.

"Pidato Indonesia lebih menekankan pada aspek internal (inward looking) dan kurang porsi untuk menyikapi isu global, kontemporer dan aktual," tegasnya.

Dalam pandangan Fadli, Presiden Jokowi mestinya memanfaatkan sidang Majelis Umum PBB untuk meningkatkan profil politik luar negeri RI. Karena itu, Presiden Jokowi seharusnya tampil menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lainnya.

"Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya," pungkas dia.(yn)