JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tuduhan di media sosial yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi perhatian publik bahkan telah mengarah fitnah.

Melihat hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta harus ada kontrol yang ketat terhadap media sosial agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat

"Kita sudah tidak bisa menutup mata karena itu adalah kebebasan, tetapi pemerintah harus melakukan kontrol berdasarkan UU," ujar Tantowi kepada TeropongSenayan di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Bagi politisi Partai Golkar itu, kebebasan juga tidak boleh disalahgunakan jika informasi yang tersebar tidak berdasarkan fakta dan menimbulkan konflik.

"Kebebasan juga jangan disalahgunakan untuk membully dan menyebarkan informasi tidak jelas, untuk itu pemerintah harus ada tindakan tegas," jelasnya.

Seperti diketahui, tuduhan bahwa Presiden Joko Widodo akan meminta maaf kepada keluarga PKI dibantah oleh pihak istana. Bahkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki data mengenai penyebar fitnah terhadap Presiden Joko Widodo.

"Namun, kami sudah tahu (pelakunya)," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).(yn)