Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Rabu, 07 Okt 2015 - 20:51:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Tak Serius Tangani Bencana Asap, DPR: Menkes dan Kepala BNPB Harus Diganti

70DSC_0198.jpg
Lukman Edy (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah dinilai lamban menangani bencana asap yang menimpa provinsi Sumatera dan Kalimantan. Bahkan, pernyataan dua pejabat pemerintah dianggap main-main dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan kabut asap di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Dua pejabat itu adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei dan Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mendesak agar kedua pejabat negara itu segera diganti.

"Kedua pejabat ini sebaiknya direshuffle. Kepala BNPB dan Menteri Kesehatan,"ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Politisi PKB itu kesal atas pernyataan Kepala BNPB yang mengatakan bahwa bencana kebakaran hutan dan kabut asap ini mau tergolong sebagai bencana nasional ataupun bukan tetap sama saja. Bahkan, ucapannya dinilai tak memiliki rasa sensitif terhadap keadaan.

"Kepala BNPB yang menyatakan bencana nasional dan tidak nasional sama saja. itu kan tidak sensitif," ungkap Lukman.

Lalu, Menteri Kesehatan, dinilai tidak maksimal dalam memberikan fasilitas kesehatan seperti pelindung pernapasan (masker). Dimana, kualitas udara wilayah bencana asap sangat buruk.

"Untuk masker, orang-orang yang mampu saja. Yang diberikan ke masyarakat itu masker kue yang tidak ada manfaat. Apalagi ini berlanjut. Menkes harus kirim masker yang baik, Menkes aja juga gak kirim," bebernya. (mnx)

tag: #bencana asap di sumatera dan kalimantan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi I DPR RI Tegaskan PP TUNAS sebagai Langkah Strategis Mewujudkan Ruang Digital Anak yang Aman dan Sehat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 23 Jul 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi I DPR RI kembali menggelar ...
Berita

Nurul Arifin: Penguatan Ideologi Pancasila Menjadi Kunci Menjaga Persatuan Bangsa di Era Digital

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) bersama Komisi I DPR RI kembali menggelar Webinar Literasi ...