JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurutnya,setiap kebijakan Jokowi sangat beraliran neoliberal yang lebih menguntungkan pihak asing ketimbang bangsa sendiri. Padahal, sesuai amanat UUD 45 pasal 33 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Setahun kerja pemerintahan Jokowi kalau berdasarkan hasil survei menunjukan angka yang ketidakpuasan soal hukum dan ekonomi. Dalam pelaksanaan kebijakannya presiden menetapkan beraliran neolib, dimana sembako, barang, dan jasa tidak bisa dijangkau," kata Effendi di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Terlebih lagi, ujar Effendi, penerapan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi sangat terlalu cepat. Jadi jangan heran bila paket ekonomi tersebut kini kondisinya tidak tepat sasaran.

Ditambah persoalan UU Minerba terhadap perpanjangan kontrak Freeport yang dianggap tidak memihak kepada negara. Untuk itu, ia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa masuk untuk mengawasi perjanjian yang dilakukan oleh Menteri ESDM Sudirman Said dengan PT Freeport.

"Sudahlah kita kembali kepada Pancasila. Jangan memakai cara neoliberal. Ke depan jalan kita masih gelap melihat kondisi APBN yang ada dari kondisi realitas yang ada," jelasnya. (iy)