JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar mencabut formula upah murah dan menetapkan upah layak nasional tahun 2016.

Saat ini, lanjut dia, formulasi upah yang ditetapkan pemerintah dengan metode upah minimum berjalan ditambah inflasi serta pertumbuhan ekonomi merupakan metode politik upah murah.

Apalagi RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Pengupahan tidak pernah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga formulanya tidak jelas dan malah akan disahkan pada akhir Oktober 2015 ini.

"Ada satu komponen yang tidak diperhitungkan pemerintah, yaitu presentasi kejatuhan nilai tukar. Jadi, jika pemerintah bersikeras menggunakan formula tersebut, saya mendesak pemerintah untuk memasukan presentase nilai tukar rupiah," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Karena, lanjut Rieke, kejatuhan nilai rupiah merupakan bagian dari antisipasi menghitung risiko keuangan. Bukan hanya inflasi, tetapi juga harus memperhitungkan bunga bank dan nilai tukar.

"Risiko pasar dan risiko keuangan, pada akhirnya terkait dengan persoalan ketergantungan terhadap impor. Dari impor itulah terjadi inflasi yang mendorong naiknya biaya-biaya, termasuk yang harus dikeluarkan oleh pekerja dan keluarganya," tandas dia.

Untuk itu, dirinya mendesak fluktuasi nilai tukar dimasukkan dalam komponen kenaikan upah minimum. Yang tidak kalah membahayakan dari RPP Pengupahan Jokowi ini, adalah menghilangkan realitas kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dan keluarganya.

"Kalau komponen KHL dihilangkan, maka angka kenaikan upah yang dimunculkan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan jelas cenderung menafikan dampak kebijakan ekonomi terhadap rakyat. KHL dan metode survei harus tetap ada, dengan beberapa koreksi yang memperkuat kehadiran negara," papar dia.(yn)