JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah menyertakan Penyertaan Modal Nasional (PMN) sebesar 39 Triliun dalam postur APBN 2016. Namun, keputusan tersebut mendapatkan penolakan, terutama oleh Fraksi Gerindra di DPR.

Wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengatakan langkah pemerintah memasukkan PMN dalam postur APBN 2015 membalikkan fungsi pokok BUMN.

"Saya kira kita murni ingin menyatakan bahwa BUMN itu harusnya profitable. Harusnya menyumbang bagi APBN bukan APBN yang dipakaioleh BUMN. Karena ini mesin negara untuk menyejahterakan rakyat," ujar Fadli di depan ruang rapat paripurna DPR, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Disampaikan Fadli bahwa pengelolaan dana negara tidak bisa dilakukan selayaknya uang miliki pribadi. Oleh karenanya, Fadlimenyatakanbahwa fraksinya akan tetap menolak PMN untuk BUMN.

"State on interprice dan dia harus menyejahterakan rakyat bukan menggerogoti apa yang menjadi hak rakyat," ungkapnya. (iy)