JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - APBN 2016 telah disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna, Jumat malam (30/10/2015). Dalam proses pengesahannya, tercatat seluruh fraksi di DPR menyetujui.
Wakil ketua komisi VI asal Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan, kendati sudah dilakukan pengesahan, DPR harus tetap cermat untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi APBN 2016 oleh pemerintah.
"Supaya APBN tetap berada di jalannya untuk sebesar-besarnya bagi pembangunan ekonomi yang berdampak langsung kepada rakyat," ujar Heri kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
APBN, kata Heri, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui penghitungan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Oleh karena itu, kata Heri, dalam realisasinya APBN 2016 harus dicurahkan pada bidang pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
"Karena itu, sejak awal kita menekankan supaya APBN harus disusun dengan teliti, transparan dan prudent," ucapnya.
Dari awal perumusannya, lanjut Heri, Partai Gerindra memberi perhatian penuh pada beberapa hal krusial dalam rancangan awal APBN 2016. Di antaranya mengenai defisit sebesar 2,15% PDB yang harus ditutup dengan hutang.
"Kedua, Struktur penerimaan yang kurang realistis, terutama dari pajak yang pada 2015 ini masih di bawah 50%. Ketiga, Struktur belanja yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran bunga hutang dan hal-hal yang bersifat rutin. Keempat, Keberpihakan yang belum optimal pada pembangunan ekonomi rakyat secara langsung, termasuk soal penumbuhan UKM dan IKM serta infrastruktur," sebutnya.
Heri menjelaskan bagaimana fraksinya pada pembahasan awal pengesahan APBN 2016 mengambil posisi menolak. Menurut Heri, Ia tidak ingin pihaknya hanya berfungsi sebagai tukang stempel dari APBN yang diajukan pemerintah.
"Maka hingga menit-menit terakhir kami berupaya maksimal agar hal-hal krusial tersebut dapat diperhatikan. Karena itu kami meminta skors untuk melakukan upaya maksimal agar postur APBN 2016 tetap berada di jalur yang sebenarnya yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat. Setelah memperhatikan dinamika yang berkembang, kami bisa memahami postur APBN 2016 setelah sebelumnya pemerintah mampu mengakomodir usul dan pandangan Partai Gerindra guna kepentingan berbangsa dan bernegara yang lebih besar," jelasnya. (iy)
