JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wacana usulan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden RI ke-2 Jenderal TNI (Purn) Soeharto menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Ketua Setara Institute, Hendardi, yang juga pegiat hak asasi manusia (HAM) menilai, pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto akan menimbulkan polemik karena belum dilakukan klarifikasi politik terhadap penguasa Orde Baru itu.

"Gelar Pahlawan untuk Soeharto masih prematur karena klarifikasi politik atas peranannya dalam berbagai peristiwa politik dan kekerasan sistematis belum pernah dilakukan, sehingga tidak pernah akan diperoleh fakta obyektif atas kepahlawanan Soeharto," kata Hendardi di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Hendardi memaparkan, Soeharto banyak mencatatkan praktik antikepahlawanan selama memimpin bangsa, sekalipun tetap diakui ada peran positif Soeharto.

"Karena posisinya yang demikian, maka selalu akan timbulkan kontroversi setiap upaya klarifikasi atas Soeharto, salah satunya dengan menjadikannya sebagai pahlawan nasional," ujarnya.

Ketimbang mengkaji upaya pemberian gelar pahlawan, kata dia, lebih baik pemerintah melakukan klarifikasi politik atas kejahatan Soeharto.

"Termasuk dalam peristiwa 'kudeta' atas Soekarno, berbagai pelanggaran HAM dan korupsi. Klarifikasi politik ini dipilih karena tidak mungkin lagi melakukan proses hukum atas Soeharto karena kehilangan subyek," tuntasnya.(yn)