JAKARTA- Ada sejumlah alasan politis yang membuat PPP merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tentu saja, salah satunya lantaran kompromi kekuasaan. “Merapatnya PPP ke Jokowi itu pasti ada cindera matanya. Tidak mungkin hal itu tidak ada kompensasinya,” ungkap Yandri, Politisi FPAN DPR di Jakarta

Yandri mengatakan dirinya memiliki alasan terkait terhadap penilaian tersebut. Bahkan PAN juga sempat mendapatkan tawaran untuk masuk di jajaran kabinet pemerintahan Jokowi dengan catatan menjadi bagian dari koalisi pendukungnya. “PAN sendiri pernah ditawarin 2 menteri,” sebut Yandri lagi.

Oleh karena itu, Yandri mengaku semakin meragukan gagasan Jokowi yang melandaskan koalisi pendukungnya pada gagasan koalisi tanpa sayarat.

Hanya saja, Yandri lebih ingin mengedepankan tradisi berpikir positif dalam menilai lawan politik yang berbeda kubu dengan pihaknya.

Sedangkan Politisi PDIP, Ahmad Basarah menegaskan tidak ada transasksi politik antara PDIP dengan PPP. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan kabinet, hal itu sebagai hak prerogative dari Presiden.

Menurutnya, tidak ada kapasitas bagi siapapun untuk mengetahui siapa saja calon menteri sebelum Presiden mengeluarkan kebijakan untuk mengumumkannya. "Ini prosesnya masih panjang. Jadi, kalo KPK menemukan catatan yang tidak bagus pada nama yang diajukan, tentu Presiden akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan kembali siapa penggantinya,"

Basarah menjelaskan, setiap nama calon menteri akan diajukan ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diinvestiagasi terkait jejak rekam yang bersangkutan. “Jadi, perlu ditegaskan kembali agar public memahami Jokowi masih terus melakukan verifikasi terkait sejumlah besar nama calon dengan tetap mengacu pada semangat koalis tanpa syarat,” pungkasnya. (ec)