JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kinerja DPR selama tahun 2015 ini terbilang jauh dari harapan publik. Salah satunya dari fungsi legislasi, DPR baru menghasilkan tiga undang-undang (UU) dari 39 RUU yang harus diselesaikan.
Tiga undang-undang yang sudah dihasilkan DPR masing-masing adalah Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Undang-undang Pemerintahan Daerah.
Selama setahun kerjanya, DPR lebih banyak menyuguhkan kehebohan yang membuat publik makin jenuh dengan lembaga wakil rakyat itu.
Berikut tujuh peristiwa menghebohkan yang terjadi di DPR kurun waktu 2015:
1. Perebutan ruang Fraksi Golkar
Dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono tidak hanya terjadi di DPP, namun merembet ke Fraksi Golkar di DPR.
Kubu Agung yang kala itu dipimpin Yorrys Raweyai cs berupaya merebut paksa ruang Fraksi Partai Golkar lantaran mereka mengklaim sebagai kepengurusan yang sah. Bahkan, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo sampai menghubungi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
2. Adu jotos sesama anggota DPR
Mustofa Assegaf, anggota Komisi VII dari Fraksi PPP mendapat sorotan publik lantaran melakukan tindakan tak terpuji selaku wakil rakyat. Dia terlibat perkelahian dengan rekannya di Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrat Muljadi.
3. Tujuh megaproyek DPR
DPR merencanakan tujuh megaproyek di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo sudah menolak rencana itu. Namun, jelang pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 pada 30 Oktober 2015, muncul anggaran Rp 740 miliar untuk pembangunan ruang kerja anggota dan alun-alun demokrasi.
4. Permintaan dana aspirasi
Para wakil rakyat juga meminta adanya dana aspirasi di daerah pemilihan. Jumlahnya mencapai Rp 20 miliar per anggota. Setelah mendapatkan kritik tajam, pemerintah memutuskan menolak usulan dana aspirasi ini dan tidak mengalokasikannya dalam APBN 2016.
5. Karpet Merah
Pemasangan karpet merah di lobby gedung Nusantara III yang terhampar untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menjadi cibiran masyarakat lantaran tidak jelas peruntukkannya. Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang pun meminta karpet tersebut digulung.
6. Terjerat Korupsi
Setidaknya ada tiga anggota DPR selama tahun 2015 yang terjerat tindak pidana korupsi.
Pada 9 April 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adriansyah. Penangkapan dilakukan di sela-sela Kongres V PDI-P di Bali.
Adriansyah terbukti menerima suap Rp 1 miliar, 50.000 dollar AS, dan 50.000 dollar Singapura untuk memuluskan izin tambang di Tanah Laut. Atas perbuatannya, ia diganjar hukuman tiga tahun penjara.
Perkara korupsi juga menjerat anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Ia didakwa menerima suap Rp 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti, untuk mengamankan kasus dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung. Perkara ini tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Operasi tangkap tangan oleh KPK juga dialami anggota Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, pada 20 Oktober 2015 di Bandara Soekarno-Hatta. Dewie diduga menerima suap agar proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua, masuk dalam pembahasan APBN 2016.
7. Papa Minta Saham
Kasus 'Papa Minta Saham' terkait perpanjangan kontrak PT Freeport yang diduga melibatkan Setya Novanto, ketua DPR kala itu merupakan peristiwa paling menghebohkan publik Indonesia.
Betapa tidak, akibat kejadian tersebut Setya Novanto harus rela mengundurkan diri lantaran dinilai melanggar kode etik pejabat negara bertemu dengan Presdir PT Freeport Maref Sjamsoeddin membahas perpanjangan kontrak perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.(yn/dbs)
