JAKARTA(TEROPONGSENAYAN) - Program kartu sakti KIS, KIP maupun KKS yang diluncurkan Pemerintahan Jokowi-JK banyak menuai kecaman. Malah DPR berancang-ancang akan menggunakan haknya. "Kita akan dorong komisi VI untuk memanggil pihak terkait presiden maupun CSR nya. Bahkan kalau perlu lakukan hak interpelasi," kata Sekretaris F-Partai Golkar, Bambang Soesatyo kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat, (07/11/2014).

Menurut Bamsoet-sapaan akrabnya, KMP menganggap program tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU). Karena itu, Golkar mendorong hak interpelasi ini untuk presiden terkait persoalan ini. "Di sini terjadi aggaran hukum. Lalu, soal CSR itu juga perlu diperjelas. Karena harusnya masyarakat sekitar perusahaan yang menerima jasa dari CSR ini," terang Wakil Ketua umum Kadin ini.

Langkah Jokowi ini, kata Bamsoet, merupakan kesalahan yang tak bisa ditoleransi. "Inikan contoh atau langkah yang tidak baik dari seorang Presiden dalam hal birokrasi. Seharusnya jadi alih-alih memberikan teladan birokrasi malah menghancurkan sistem birokrasi yang ada," tegas dia.

Lebih lanjut Bamsoet berharap Presiden Jokowi menjelaskan kepada masyarakat. Karena dana CSR tidak boleh sembarangan menyalurkannya, meski presiden sendiri yang mendistribusikan CSR. "Pasti penyaluran CSR harus sesuai UU untuk menyalurkan pada masyarakat di sekitar. Apalagi kartu ini didistribusikan di luar Jawa. Sementara perusahaan perusahaan tersebut ada di Jawa," terangnya.

Bahkan Bamsoet menegaskan Jokowi terancam impeachment dengan persoalan kartu ini. Alasannya, Jokowi telah membuka peluang moral hazard adanya penyimpangan karena tidak melalui tender. Lalu yang kedua, sambung Bamsoet lagi, Jokowi menyalah gunakan kewenangan dalam penyaluran CSR.

Bamsoet juga menduga mekanisme tender pencetakan kartu KIS, KIP dan KKS tidak transparan dan tidak jelas. "Ini bisa jadi melalui mekanisme penunjukan dan bertendensi korupsi," pungkasnya. (ec)