JAKARTA(TEROPONGSENAYAN)-Kader PDIP di DPR mengaku tak takut dengan serangan interpelasi dari lawan politik. Namun begitu PDIP mendorong agar Wapres Jusuf Kalla menjelaskan alasan kenaikan harga BBM tersebut.
"Saya dengar Pak Wapres akan menjelaskan soal itu, kalau memang ada interpelasi," kata Politisi PDIP TB Hasanuddin kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis, (20/11/2014).

Diakui mantan Wakil Ketua Komisi I DPR ini, ada sebagian anggota DPR yang akan mengajukan hak interpelasi. "Hak bertanya yang kemudian naik menjadi interpelasi itu lumrah untuk kelompok dan perorangan," tegas dia.

PDIP sendiri, kata Hasanuddin, mampu menjelaskan pada publik terkait kenaikan harga BBM ini. Namun kalau belum diterima, pemerintah diminta menjelaskan secara langsung.

Saat didesak soal kemungkinan Presiden SBY jatuh karena hak Angket DPR, Ketua DPD Jawa Barat ini, tidak mau berasumsi lebih jauh. "Saya tak mau suudzon, dalam dinamika politik itu biasa. Saya ingat ketika pada 2005, SBY menang hanya 8%. Namun kekecewaan PDIP, harus ditutup dengan ucapan itu," tegasnya

Soal kepemimpinan Jokowi yang diprediksi hanya bertahan 2 tahun saja, Hasanuddin, menilai u hanyalah ekspresi kekecewaan belaka. "Itu kan hanya rasa kecewa saja. Buktinya dulu SBY juga bisa bertahan sepuluh tahun,"ungkap dia.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul meminta KIH tidak menuntut perubahan pada pasal interpelasi yang termaktub dalam UU MD3. Sebaiknya permohonan revisi yang terkait dengan penambahan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) saja. "Kalo saya, soal interpelasi itu tak ada masalah. Karena kata pepatah Belanda, di kasih hati minta jantung," ungkap Ruhut

Ruhut menjelaskan interpelasi merupakan hak mutlak bagi sejumlah anggota dewan. Sehingga, jangan sampai ada pemangkasan hak atas nama kepentingan politik tertentu.

Kalaupun pasal interpelasi tidak direvisi, Ruhut menambahkan supaya pihak yang berseberangan dengan KIH-sebagai fraksi-fraksi pendukung pemerintah-tidak memiliki niat untuk menjatuhkan presiden Joko Widodo. "Kalo saya, Fraksi Partai Demokrat, dan pak SBY sebagai ketua umum kami mengatakan kita harus mengawal pemerintah. Partai Demokrat tidak pernah ingin menjatuhkan. Itu tidak ada," pungkasnya. (ec)