JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk mendialogkan soal pembebasan 10 warga negara Indonesia yang disandera dengan Pemerintah Filipina atau kelompok Muslim dari Moro National Liberation Front (MNLF).

"Indonesia sulit memberikan bantuan langsung kepada warga negaranya yang disandera kelompok ekstrem Abu Sayyaf di Filipina, karena adanya aturan perundangan di Filipina bahwa asing tidak dapat memberikan bantuan langsung," katanya di Jakarta, Senin (11/4/2016).

Ditemui di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, ia menjelaskan Indonesia tidak memiliki hubungan dengan kelompok Abu Sayyaf sehingga tidak dapat membebaskan langsung.

Ketika ditanya, bagaimana jika ada tuntutan tebusan untuk pembebasan sandera, Fadli menilai jika terkait nyawa warga negara Indonesia, sebaiknya tuntutan tebusan itu dapat dipenuhi, baik oleh perusahaan tempat mereka bekerja atau oleh negara.

Ke-10 WNI yang disandera tersebut antara lain Peter Tonsen Barahama, Julian Philip, Alvian Elvis Peti, Mahmud, Surian Syah, Surianto, Wawan Saputra, Bayu Octavianto, Reynaldi, dan Wendi Raknadian. Abu Sayyaf meminta uang tebusan sebesar Rp 15 miliar untuk membebaskan para sandera. (plt)