JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Jenderal PPP versi Romy, Syaifullah Tamliha mendesak agar seluruh partai yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP) balik mendukung diadakannya Pilkada langsung. PPP di bawah Romy dari awal menjadi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Saya harap KMP bisa konsisten akan apa yang dikatakan dan ditandatangani," kata Tamliha di gedung DPR Nusantara III, Jakarta, Jumat (5/12/14). Namun, Syaifullah yang semua ada di kubu Suryadharma Ali dan belakangan lari ke kubu Romy, tak bisa menunjukkan apa yang dia bilang kesepakatan tentang Pilkada langsung dengan pihak KMP tersebut.

Malah dia menuding Golkar sebagai pengkianat. Padahal, bukankah Golkar sejak awal terbentuknya KMP konsisten menginginkan Pilkada tidak langsung. Hal itu ditunjukkan dengan sikapnya saat penetapan UU tentang Pilkada pada rapat paripurna DPR periode 2009-2014. Rapat paripurna diadakan pada detik-detik terakhir menjelang berakhirnya masa bakti DPR, yaitu seminggu sebelum 1 Oktober 2014.

Fraksi-fraksi KMP berhasil memenangi opsi pilkada tidak langsung. Saat itu, Fraksi Partai Demokrat yang menghendaki pilkada langsung justru walk out karena usulannya tidak diakomodasi oleh Fraksi PDIP yang mempelopori KIH. Saat itu, Fraksi PPP juga ikut di kubu KIH, menolak pilkada tidak langsung.

Tak setuju dengan disahkannya UU Pilkada tidak langsung tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tentang Pilkada. Tentu saja Partai Golkar dan KMP akan menolak perppu tersebut, karena dibuat untuk meniadakan UU Pilkada yang dimenangi oleh kubu KMP. (b)