JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Pemuda Muhammadiyah mempertanyakan isu order atau permintaan permintaan terduga teroris oleh negera tetangga. Isu ini mengisyaratkan negara asing memiliki kepentingan terhadap penanganan terorisme di Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal itu dalam rapat bersama Pansus Revisi UU Anti Terorisme di Gedung Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2016).‎

Guna memastikan kebenaran isu tersebut, Dahnil meminta pansus mendengar pandangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini perlu diminta keterangannya untuk menjelaskan mengenai dugaan adanya kepentingan negara-negara tetangga dalam isu teroris di Tanah Air.‎

“Kami menduga isu teroris sebagai salah penyebab investasi ke Indonesia terganggu,” ujar Dahnil.

Dahnil mengaku, pijaknya menemukan bahwa data terduga teroris yang dimiliki selama ini tidak hanya dari Densus 88 Anti Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Tapi ada data pihak ketiga negara tetangga. Kok yang minta menangkap pihak ketiga," tanyanya.

Pandangan PPATK dibutuhkan untuk menciptakan penyidikan kasus tindak pidana terorisme yang mandiri.

"Saya kira PPATK perlu didengar, termasuk untuk mengetahui dugaan adanya aliran-aliran (dana) ke aparat," kata Dahnil.

Dalam kesempatan itu, dia menyinggung uang Rp 100 juta dari Komandan Densus 88 ke keluarga terduga teroris Siyono, yang kemudian diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk). ‎

"Saya pikir ada potensi gratifikasi di situ," ucapnya. (plt)