JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Rencana pemerintah memberikan dana talangan kepada PT Lapindo Brantas bukan untuk 'meredam' usul interpelasi terkait kenaikan harga BBM. Bahkan DPR harus mengawal kucuran dana itu. "Ya jangan dikaitkan dengan interpelasi dong, kita hanya bertugas mengawasi saja," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Anggota Komisi XI DPR itu mengakui soal Lapindo merupakan permasalahan lama yang sudah banyak dipersoalkan masyarakat. "Pemerintah ingin mencari solusi yang terbaik dan apapun masalahnya di sana, pastinya masyarakat juga ingin cepat selesai," cetus Misbakhun.

Misbakhun menegaskan pemerintah memang tidak ingin nasib masyarakat terkatung-terkatung hanya karena permasalahan di internal PT Lapindo. Akibatnua, sampai saat ini belum bisa dilakukan pembayaran kepada masyarakat. "Pemerintah juga diberikan jaminan, PT Lapindo juga tidak mau gratis dan ini skema yang terbaik dan masuk akal," imbuhnya.

Lebih jauh Misbakhun menjelaskan DPR akan mengawasi penggunaan dana sebesar Rp781 miliar untuk melunasi masyarakat di sana. "Pemerintah mempunyai data yang jelas dengan adanya BPLS dan semuanya data pemerintah sudah jelas," imbuhnya. (ec)