JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--BPK menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Pimpinan ke dua Kementerian ini diminta memperbaiki data produksi dan konsumsi agar pengelolaan pangan tidak carut marut.

"Fokus kita hari ini adalah mendorong perbaikan data, kita tidak dialergi impor, tetapi impor itu harus diputuskan dengan data yang benar," papar Rizal Djalil, Anggota IV BPK saat pertemuan koordinasi bertema Kebijakan Pangan Nasional : Pengadaan dalam Negeri vs Impor beberapa hari lalu di Jakarta.

Pada acara yang berlangsung di gedung pusat BPK, Jakarta itu selain dua Menteri sebagai nara sumber adalah Prof Bustanul Arifin dan Rizal Djalil. Hadir Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar, Dirut Bulog, pimpinan BPS serta sejumlah Bupati.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, menurut Rizal Djalil, Indonesia masih menghadapi masalah pengadaan pangan. Kebutuhan pangan belum bisa dipenuhi produksi dalam negeri, sedang impor sering menuai kontroversi.

"Skala ekonomi produksi pangan dalam negeri, kesejahteraan petani dan subsidi belum efektif. Database faktor produksi dan terjadi fluktuasi harga pada periode tertentu," papar Rizal Djalil yang juga mantan anggota DPR ini.

Selain itu juga diungkapkan bahwa selama ini data konsumsi beras nasional tidak akurat. Hingga 2013 pemerintah menggunakan angka konsumsi sebesar 139,15 kg/kap/th. Namun Badan Ketahanan Pangan menggunakan angka prognosa sebesar 124,89 kg/kap/th.

Kemudian sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel. Selanjutnya data luas lahan juga tidak akurat. "Angka cadangan pangan ideal juga belum ditetapkan oleh pemerintah," papar Rizal Djalil. Semua itu membuat pengelolaan pangan masih carut marut.(ris)