PONTIANAK (TEROPONGSENAYAN)--Komisi V DPR RI mendorong pemerintah mengembangkan Pelabuhan Kuning menjadi pelabuhan samudera. Ini sebagai solusi padatnya kapal yang berlabuh di pelabuhan Pontianak.
Demikian disampaikan sejumlah anggota Komisi V DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Pontianak, Senin (1/8/2016). Selain banyaknya kapal yang berlabuh, Pelabuhan Pontianak juga menghadapi persoalan sedimentasi.
“Pelabuhan ini (Pontianak-red) sudah tidak bisa lagi dikembangkan, hanya bisa dilakukan efisiensi dengan modernisasi peralatan yang ada,” ungkap Lasarus saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.
Lasarus yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini meminta kepada semua pihak untuk membantu Pelindo II mengembangkan pelabuhan laut di Kijing karena Pelabuhan Pontianak sudah tidak memadai lagi untuk menampung kebutuhan aktivitas perdagangan.
Selain itu, lanjut Lasarus, salah satu masalah yang dihadapi pelabuhan tersebut adalah kuatnya sedimentasi di sepanjang alur sungai Kapuas. Akibatnya, akses transportasi kapal semakin sulit karena tergantung pada pasang surut air laut.
“Kami mendorong Pelindo cepat mencari solusi, supaya pelabuhan baru yang nanti bisa masuk kapal besar. Tidak seperti sekarang, tunggu jamnya dulu baru bisa sandar. Dalam kota Pontianak juga sudah mulai macet," papar Lasarus.
Jika kapal peti kemas pindah ke pelabuhan Kijing, menurut Lasarus, maka dengan sendirinya seluruh aktivitas terkait peti kemas ini akan keluar dari kota dan tidak mengganggu arus transportasi masyarakat dalam kota Pontianak.
Dalam pertemuannya dengan PT Pelindo II tersebut, hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem) bahwa masalah pelabuhan ini sangat vital karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Kalbar.
Selama ini untuk mengekspor salah satu komoditas utama Kalbar yaituCrude Palm Oil(CPO), pengiriman harus melalui pelabuhan tetangga seperti Belawan sehingga pemerintah setempat tidak mendapatkan pajak dari kegiatan ekspor tersebut.
“Sampai saat ini kita tidak dapatkan devisa karena kita ekspor CPO dari pelabuhan lain,” Syarif Abdullah Alkadrie. Dia minta semua hambatan pembangunan bisa diatasi sehingga pelabuhan Kijing terwujud 2020.
Nantinya, Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat sehingga ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan tersebut.(ris/dbs)
