JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan pada tahun 2014 lalu, tiga lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan MPR tidak transparan dalam pengadaan barang dan jasa yang berpotensi bocornya uang negara.

Hal itu diungkapkan Direktur Fitra Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, ketiga lembaga parlemen tersebut lebih banyak menggunakan sistem manual dalam pengadaan barang dan jasa serta ketimbang memakai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) karena keuntungannya bisa masuk kantong pribadi.

"Dengan lelang manual, pemenang lelang bisa diatur sesuai selera oknum-oknum, atau Kesekretariatan Jenderal DPR, DPD, dan MPR," tandas dia kepada TeropongSenayan, Jumat (2/1/2015).

Uchok pun membeberkan kejanggalan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut yang menyedot uang negara cukup banyak. Pertama, anggaran DPR untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 168.340.625.000. Namun, hanya Rp 143.556.040.000 yang dilelang dalam bentuk LPSE. Sisanya Rp 24.784.585.000 dilakukan dengan sistem manual yang berpotensi duit tersebut mengalir ke kantong pribadi anggota dewan.

Kedua, lanjut Uchok, DPD mempunyai anggaran dalam bentuk lelang pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 66.673.000.000. Ternyata yang dilelang melalui LPSE sebesar Rp 32.417.869.600, dan sekitar sebesar Rp 34.255.130.400 diduga berpotensi 'bocor' karena proses lelang manual dan ada unsur kesengajaan dengan cara penunjukan langsung.

Terakhir, rincinya, anggaran MPR untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 37.155.071.000. Ternyata yang dilelang melalui LPSE sebesar Rp 37.113.430.000, dan Rp 41.641.000 diduga tidak jelas peruntukannya.

Selain itu, ungkapnya lagi hal yang lebih tragis lagi anggaran untuk perjalanan dinas para anggota ketiga lembaga perwakilan itu yang sangat besar.

"Perjalanan dinas DPR sebesar Rp 763.155.807.000, perjalanan dinas MPR sebesar Rp 275.837.039.000, dan perjalanan dinas DPD sebesar Rp 195.241.221.000. Anggaran ini anggaran perjalanan yang sangat menyenangkan bagi mereka," sindir dia.

Ia pun menyayangkan dengan anggaran perjalanan dinas yang cukup besar namun tidak ada timbal balik bagi konstituennya yang notabene membayar pajak untuk membiayai perjalanan dinas tersebut. "Buat rakyat hanya dapat tontonan konflik sinetron, dan perang perangan di gedung MPR yang sangat memalukan sekali. BBM naik diam, TDL mau naik pura pura sedih tidak ada simpati membela rakyat miskin," kecamnya.(yn)