JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pemerintah disarankan untuk merevisi Standar Nasional Pendidikan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013. PP Nomor 32/2013 tersebut merupakan hasil perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan.

"Revisi itu nantinya menyangkut status ujian nasional (UN) yang akan diadakan pada bulan April serta tentang Kurikulum 2013," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR Ferdiansyah dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XI (Garut-Tasikmalaya), yang menghubungi TeropongSenayan, Kamis (8/1/2015) pagi.

Menurut Ferdi, dari hasil kunjungan di 8 kecamatan di Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya saat reses di bulan Desember lalu, diperoleh banyak keluhan masih banyaknya guru yang belum
memenuhi standar kualifikasi harus berijazah S-1 atau D-4. "Butuh percepatan agar para guru dapat memenuhi kualifikasi tersebut," kata dia.

UN, kata Ferdi yang juga wakil ketua Fraksi Partai Golkar DPR ini, bisa saja diterapkan, namun jangan dijadikan sebagai faktor kelulusan, melainkan untuk pemetaan dan evalasi belajar saja. Itupun diprioritaskan bagi sekolah yang memang benar-benar siap untuk melaksanakan UN. Yang memang tidak siap, ya jangan dipaksakan melaksanakannya. "Di dapil saya, pelaksanaan Kurikulum 2013 masih banyak yang tak faham, dan kompetensi guru juga masih bermasalah," ujarnya.

Terhadap Kurikulum 2013, Ferdi sependapat dengan pemerintah agar meninjau ulang. Kalaupun dilaksanakan, statusnya sebagai uji coba. Memasuki masa persidangan I Tahun 2015, pekan depan, Ferdi akan mengusulkan agar Komisi X yang membidangi masalah pendidikan untuk mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan. (b)