JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -DPR memperingatkan Presiden Jokowi agar tidak menggunakan cara-cara lama dengan menggunakan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memata-matai media massa.

"Kalau digunakan untuk analisis media massa wajar saja, tapi jangan sampai untuk mengekang kebebasan pers dan demokrasi media," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Diakui Mahfudz, memang ada satu unit kerja yang membidangi persoalan media masa yang melakukan analisis terhadap semua pemberitaan media. "Tapi catatan pentingnya semua analisis dan rekomendasi dari intelejen itu, adalah termasuk dari semua pengambilan keputusan atau kebijakan," tambahnya.

Menurut mantan Ketua Fraksi PKS itu, kerja resmi BIN memang selalu memberikan laporan dan rekomendasi kepada Presiden. "Saya sendiri tidak tahu pesan politik apa yang ingin disampaikan Jokowi dengan pernyataannya itu. Kita lihat saja nanti,” ujar Mahfudz.

Yang jelas, terangnya, saat ini media sudah terpolarisasi, ada yang secara total mendukung seluruh kebijakan pemerintahan dan ada juga media yang terus menerus mengkritik kebijakan pemerintah. "Itu biasa saja,” tegas dia.

Oleh karena itu, sambung Mahfudz, kalau memang pemerintah memerlukan keseimbangan pemberitaan media, maka biarkan saja media-media itu melakukannya sendiri. "Pemerintah jangan ikut campur menyeimbangkan dengan persepsinya sendiri," pungkasnya.

Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (7/1/2015) meminta agar berhati-hati terhadap media. "Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media," ucap Presiden.

"Semua tahu kita ini selalu dipotret, selalu diikuti, dan selalu dinilai media. Meskipun perlu saya sampaikan ekspose media belum tentu wakili kinerja pemerintahan," ujar Jokowi.(yn)