JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai Demokrat meyakini bahwa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak memegang dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM, Munir. Ada kemungkinan, dokumen tersebut tersimpan di Sekretariat Negara (Sekneg).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tidak menyimpan dokumen TPF Munir. Pasalnya, pada era SBY dokumen tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah.

"Buat apa dia (SBY) pegang. Yang penting tindaklanjutnya. (Dokumen) itu katanya diserahkan ke pemerintah. Waktu itu yang buat TPF Pak SBY diserahkan ke pemerintah. Ya waktu itu pemerintah SBY. Mungkin karena proses administrasi surat menyurat, mungkin di Sekneg atau Sekab. Cari saja di sana, gampang itu," papar Syarif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Syarif menyampaikan hal itu menanggapi dugaan 'hilangnya' dokumen TPF kasus kematian Munir. Pihak Kejaksaan Agung kini tengah mencari keberadaan dokumen tersebut. Behubungan dengan hal tersebut, Syarif geram karena ada sinyal menyudutkan SBY.

"Dari dulu sudah saya bilang, kenapa kok susah cari dokumen aslinya. Yang paling penting itu tindak lanjut rekomendasinya. Kalau belum puas dengan tindak lanjut Pemerintah SBY, silakan bikin TPF baru. Kalau masih ngotot cari aslinya, kalau tak ada di istana ya minta saja ke mantan-mantan anggota tim TPF. Sekarang sudah terbuka di internet. Tentang keasliannya konfirmasikan saja ke mantan anggota TPF," ujar Syarif panjang lebar.

Meski demikian, Anggota Komisi I DPR RI ini tidak mempersoalkan keinginan Jaksa Agung untuk bertemu SBY.

"Kalau mau ketemu silakan saja, tapi bukan dalam arti dipanggil. Intinya, kalau tidak puas, karena itu kejadiannya di era Megawati bukan era Pak SBY. Pak SBY kan yang punya inisiatif buat TPF," kata Syarif. (plt)