JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dalam suasana Hari Pahlawan 10 November 2016, muncul kembali wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto, dan Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Menanggapi hal tersebut, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari, menyatakan ketidaksetujuannya jika Soeharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

"Kalau Gus Dur setuju saya. Tapi kalau Soeharto, nggak lah," tegas dia kepada wartawan di Gedung Nusantara I DPR Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Menurut Eva, ketidaksetujuannya terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto lantaran masih banyak kasus di masa pemerintahan Soeharto yang belum terselesaikan hingga hari ini. Terlebih lagi, lanjutnya, kasus-kasus yang menyangkut praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi kita belum legowo, dampak dari situasi yang kurang membaik saat ini kan dari masa pemerintahan beliau," ujarnya.

Jika pemerintah tetap memaksakan memberikan gelar Pahlawan Nasional tersebut kepada Soeharto, maka hal itu akan membuat kecewa rakyat Indonesia.

"Dan ini akan melukai teman-teman mahasiswa yang sudah berjuang, ongkosnya bahkan ada sembilan nyawa yang hilang dan katanya ada juga yang belum kembali," tutup dia. (plt)