Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Kamis, 17 Nov 2016 - 13:49:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Senin Depan, DPR Pilih Pimpinan Pansus Revisi UU Pemilu

82Rambe.jpg
Rambe Kamarulzaman (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman memastikan, Senin (21/11/2016) sudah terbentuk pimpinan Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Pemilu.

Menurut Rambe, seharusnya hari ini (17/11/2016) sudah dapat terbentuk pimpinan Pansus revisi UU Pemilu. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tengah berduka sehingga ditunda. Ibu mertua Fadli Zon, Hj Caroline Hanafi meninggal di RS Mitra Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

"Senin, harusnya nanti sore tapi ditunda," ujar Rambe dihubungi, Kamis (17/11/2016).

Ia mengatakan, saat ini seluruh anggota Pansus revisi UU Pemilu sedang melakukan kajian terhadap UU tersebut. Rambe juga berharap agar revisi UU Pemilu dapat selesai tepat waktu sehingga tidak menganggu jadwal tahapan pemilu 2019.

"Ya haruslah, ini kan untuk kepentingan bangsa, negara, harus diupayakan bisa selesai. Makanya pansusnnya harus seruis betul," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, pada Rabu kemarin (16/11/2016), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bertemu dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin membahas persoalan revisi UU Pemilu. Pemerintah dengan DPR menyepakati revisi UU Pemilu harus selesai pada Mei 2017.(yn)

tag: #dpr  #pansus-ruu-pemilu  #uu-pemilu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...