JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyambangi gedung DPR RI untuk bertemu dengan pimpinan dewan.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua dewan pembina GNPF-MUI Habib Rizieq, mengeluhkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak ingin menemui massa aksi Bela Islam II pada Jumat lalu (4/11/2016).

"Itu menjadi salah satu faktor yang bernilai provokatif terhadap peserta aksi saat ini. Provokator utamanya sikap presiden yang tidak bersedia menerima habaib ulama yang datang berdialog secara damai dari hati ke hati," ujar Habib Rizieq yang didampingi olehSekjen GNPF-MUI Muhamad Al Khattath, Ketua Umum DPP FPI, Ahmad Sobri Lubis dan beberapa ulama lainnya di ruangan pimpinan DPR RI, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Persoalanya menjadi rumit, menurutnya ketika aparat keamanan mengambil tindakan represif. Padahal pada saat tindakan represif itu diambil, delegasi pendemo masih melakukan negosiasi dengan Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Ini betul-betul mencoreng daripada penegakan hukum di kita punya negeri. Delegasi kita yang sedang negosiasi Arifin Ilham. Kami di luar menunggu hasil pertemuan tersebut tapi aparat lakukan tindakan represif. Kami tolak aparat dalam tindakan represifnya itu karena protap. Kalau protap dijalankan justru menimbulkan kerusakan atau ketertiban umum sendiri sangat tidak masuk akal," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama dua wakilnya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah tetap mengapresiasi sikap massa aksi Bela Islam II yang berjalan damai. Selain itu, juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang melakukan pertemuan dengan para ulama (MUI, Muhammadiyah, dan PBNU), TNI maupun Polri serta partai-partai Islam pasca 'Aksi Bela Islam' jilid II.

"Yang dilakukan Presiden Jokowi kita berikan apresiasi. Bertemu ulama habaib TNI, Kepolisian dan Parpol, PAN, PPP itu upaya yang harus kita berikan apresiasi," ujarnya.

Tapi, lanjutnya, akan menjadi sia-sia kalau tidak dibarengi dengan penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Itu poin yang saya sampaikan terakhir sebelum diputuskan kepolisian saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka," tegasnya.(yn)