JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Wajah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) yang didominasi orang-orang partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan hanya tiga orang (Hasyim Muzadi, Malik Fajar, dan Sri Adiningsih) yang bukan orang Parpol disesalkan banyak pihak.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta M Nasih menilai, wajah Wantimpres ini merupakan kebohongan baru Presiden Jokowi.
"Wantimpres ini bukti baru kebohongan Jokowi. Sebelumnya Jokowi sudah berbohong saat mengumumkan susunan kabinet, dan menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak)," ujar Nasih kepada TeropongSenayan, Selasa (20/1/2015).
Saat kampanye Pilpres Jokowi berjanji akan menyusun kabinet yang ramping, tidak obral jatah kursi kabinet untuk partai pendukung koalisi, dan tidak menaikkan harga BBM. "Nyatanya kabinet yang disusun Jokowi tidak ramping. Kursi-kursi menteri dibagi kepada partai pendukung. Jokowi juga menaikkan harga BBM. Semua itu berbeda dengan yang dijanjikan Jokowi," tegas Nasih.
Dia menilai, keputusan Jokowi mengangkat tokoh partai politik menjadi Jaksa Agung dan mengangkat calon Kapolri figur bermasalah sangat berlawanan dengan aspirasi publik. Kini, jabatan Watimpres pun diberikan kepada orang-orang politik. Bahkan, anggota Watimpres bernama Jan Darmadi sebut-sebut sebagai mantan bos judi.
"Selain merupakan kebohonan baru Jokowi, banyaknya tokoh partai jadi anggota Wantimpres juga merupakan bukti bahwa Jokowi tak berdaya menghadapi tekanan dari petinggi-petinggi partai koalisi. Menyedihkan punya presiden seperti itu," papar Nasih.
Presiden Joko Widodo melantik sembilan orang anggota Watimpres di Istana Negara, Jakarta. Kesembilan nama tersebut, yakni Abdul Malik Fadjar (tokoh Muhammadiyah, mantan Menteri Pendidikan), KH. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU), Yusuf Kartanegara (Sekjen PKPI), Suharso Monoarfa (politisi PPP), Rusdi Kirana (Wakil Ketua Umum PKB, presiden direktur Lion Air), Subagyo HS (mantan KASAD), Sri Adiningsih (ekonom), Sidarto Danusubroto (mantan ketua MPR/poltikus PDIP), Jan Darmadi (Ketua Majelis Tinggi Nasdem).(yn)