JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Suara minor tentang kualitas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masih bermunculan, salah satunya dari pengamat politik Yudi Latif. Dia menilai Wantimpres Jokowi tidak memenuhi kualifikasi kenegarawanan yang diperlukan.

"Bisa dipastikan Wantimpres tidak akan mampu memberi pertimbangan-pertimbangan yang mampu menutupi kelemahan Presiden Jokowi," ujar Yudi saat dihubungi TeropongSenayan, Rabu (21/1/2015).

Menurut Yudi, Jokowi sebagai presiden punya banyak kelemahan terkait dengan penyelenggaraan negara. Kekurangan itu, lanjut dia, mestinya dapat ditutupi oleh Wantimpres yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing.

Kesalahan Jokowi mengangkat calon Kapolri yang mengakibatkan kontroversi, terang Yudi, disebabkan karena tidak ada pihak yang berani dan mampu memberi pertimbangan yang tepat.

Dia berpandangan, seharusnya orang-orang yang duduk di Wantimpres adalah tokoh senior yang punya kemampuan di bidang tertentu seperti sejarah, hukum, ekonomi, atau sosial.

"Loh ini yang terjadi malah kursi Wantimpres dibagi habis untuk partai politik. Ini keputusan blunder lagi dari Jokowi. Mestinya pembagian kursi untuk partai politik sudah selesai saat pembentukan kabinet," ketusnya.

Yudi menegaskan, Wantimpres harus tetap memiliki semangat Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era Orde Baru. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang diberikan harus benar-benar bernilai agung, tidak boleh berbau kepentingan politik.

Presiden Joko Widodo melantik sembilan orang anggota Watimpres di Istana Negara, Jakarta. Kesembilan nama tersebut, yakni Abdul Malik Fadjar (tokoh Muhammadiyah, mantan Menteri Pendidikan), KH. Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU), Yusuf Kartanegara (Sekjen PKPI), Suharso Monoarfa (politisi PPP), Rusdi Kirana (Wakil Ketua Umum PKB, presiden direktur Lion Air), Subagyo HS (mantan KASAD), Sri Adiningsih (ekonom), Sidarto Danusubroto (mantan ketua MPR/poltikus PDIP), Jan Darmadi (Ketua Majelis Tinggi Nasdem).(yn)