Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 27 Jan 2015 - 10:01:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Bahas Kode Etik, DPR Gelar Sidang Paripuran ke 17 Hari Ini

77paripurna.jpg
Suasana Rapat Paripurna DPR (Sumber foto : Indra Kusuma/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Hari ini, Selasa 27/1/2015 rapat paripurna DPR RI yang ke 17 kembali digelar. Rapat dengan agenda pembahasan mengenai pengesahaan rancangan peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Berdasarkan data yang diterima TeropongSenayan rapat paripurna akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sedang Ketua DPR, Setya Novanto, Wakil Fadli Zon, Wakil Taufik Kurniawan, dan Wakil Agus Hermanto hadir mendampingi Fahri.

Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI memiliki peran penting. Sebab, selama ini sering terjadi kegaduhan di parlemen dipicu terjadinya tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR namun belum ada aturan baku untuk menindaknya.

Sehingga, dengan adanya peraturan DPR tentang Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI diharapkan bisa menjadi acuan dan pegangan menyelesaikan berbagai pelanggaran etika. Hal ini diharapkan meredam kegaduhan.(ris)

tag: #Paripurna  #DPR  #Fahri  #Kode Etik  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
HUT RI M HAEKAL 2026
advertisement
HUT RI SOKSI 2026
advertisement
HUT RI H. IWAN D ARAS 2026
advertisement
HUT RI BAMBANG PATIJAYA
advertisement
HUT RI A NAJIB 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Patrice Sebut Banyak Kader Partai Lain Ingin Gabung Hanura

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 02 Sep 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella mengungkapkan, banyak kader partai lain mulai melirik Hanura. Namun, pihaknya belum mau ...
Berita

SEMMI Jakarta Raya Pertanyakan Dasar Putusan Hakim PA Jakpus, Kasus Apa?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) — Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.G/2025/PA.JP menjadi perhatian publik, khususnya terkait objek harta yang disebut berstatus Sertifikat Hak Milik ...