JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan lembaga negara lain untuk meredam konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, bukan malah membentuk Tim Sembilan.

"Jokowi itu mengambil 'tameng' politik dengan membentuk Tim Sembilan. Harusnya presiden menggunakan lembaga yang formal, ada Wantimpres, ini larinya ke ranah politik, publik dibuat bingung," ujar Viva Yoga saat diskusi bertajuk Menanti Ketegasan Jokowi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).

Lebih lanjut Viva menjelaskan, jika Presiden Jokowi selalu membentuk tim independen di luar lembaga negara ketika menghadapi sebuah persoalan, berarti Jokowi tidak bisa membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik.

"Jadi institusi negara (Polri-KPK) disandera oleh kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, institusi negara itu miliki publik dalam ranah demokrasi," jelasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah membentuk Tim Sembilan untuk meredakan ketegangan konflik KPK dengan Polri. Mereka yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, mantan komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, guru besar hubungan internasional Hikmahanto Juwono, tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan sosiolog Imam Prasodjo.(yn)